← Semua Artikel / Jual Tanah Warisan: Turun Waris Dulu, Baru Dijual
Jual Tanah Warisan: Urutan yang Benar Sebelum Akad
Sertifikat masih atas nama almarhum, ahli waris ada lima, dan pembeli sudah menyerahkan tanda jadi. Panduan ini menjelaskan urutan yang sah, pajak yang benar-benar berlaku, dan cara menghindari biaya yang muncul dua kali.
Masalahnya Sertifikat masih atas nama almarhum, pembeli sudah menunggu
Di meja PPAT, pertanyaan pertama selalu sama: siapa nama yang tercantum di sertifikat? Kalau jawabannya almarhum, berkas biasanya berhenti di situ. Bukan karena tanahnya bermasalah, tetapi karena yang berhak menandatangani akta adalah pemegang hak yang tercatat — atau ahli warisnya setelah peralihan hak didaftarkan.
Di sinilah banyak keluarga terjebak. Secara hukum, warisan sudah berpindah sejak pewaris meninggal: Pasal 833 KUH Perdata menyebut para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal. Tetapi administrasinya belum berpindah. Pasal 42 ayat (1) PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah mewajibkan ahli waris menyerahkan ke Kantor Pertanahan: sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
Jadi ada dua lapis yang harus dibedakan: hak sudah pindah karena hukum, sementara nama di buku tanah masih milik pewaris sampai peralihan hak didaftarkan. Semua urusan jual beli bergantung pada lapis kedua.
Nama di sertifikat
Selama masih atas nama pewaris, PPAT tidak bisa membuat AJB dengan penjual yang bukan pemegang hak tercatat. Ini penyebab paling umum akad ditunda.
Jumlah ahli waris
Kalau ahli waris lebih dari satu dan belum ada pembagian, pendaftaran peralihan dilakukan sebagai pemilikan bersama (Pasal 111 ayat (4) Permen ATR/BPN 16/2021) — artinya semua nama masuk.
Bukti waris yang sah
Bukan hanya surat keterangan dari kelurahan. Ada enam bentuk bukti yang diterima BPN, dan pilihan bentuknya memengaruhi biaya.
Dua peristiwa Waris dan jual adalah dua peristiwa pajak yang berbeda
Kekacauan terbesar dalam jual tanah warisan bukan soal hukum, tapi soal menghitung pajak pada peristiwa yang salah. Waris dan jual beli adalah dua peristiwa perolehan hak yang terpisah, masing-masing punya dasar pengenaan sendiri. Tabel berikut memetakan siapa membayar apa.
| Peristiwa | Pajak yang muncul | Dasar | Ditanggung |
|---|---|---|---|
| Waris (peralihan ke ahli waris) | BPHTB waris — bisa nol bila di bawah NPOPTKP | UU 1/2022 Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 5 dan Pasal 46 | Ahli waris |
| Waris | PPh: tidak ada, dikecualikan lewat SKB | PMK 81/2024 Pasal 200; KT-16/2025 DJP | — |
| Jual beli (AJB) | PPh final 2,5% dari harga jual | PP 34/2016; penjelasan pajak.go.id | Penjual / ahli waris |
| Jual beli (AJB) | BPHTB, tarif ditetapkan Perda (maks 5%) | UU 1/2022 Pasal 44 dan Pasal 47 | Pembeli |
| APHB (pembagian hak bersama) | BPHTB lagi, karena perolehan hak baru | UU 1/2022 Pasal 44 ayat (2) | Ahli waris penerima |
Baris terakhir yang paling sering mengejutkan. Kalau setelah turun waris Anda memecah harta ke masing-masing ahli waris lewat akta pembagian hak bersama (APHB), itu peristiwa perolehan hak kedua — dan BPHTB-nya bisa muncul lagi. Banyak keluarga baru sadar setelah uangnya keluar dua kali. Pembahasan lebih rinci soal APHB ada di artikel beli kavling patungan.
Dokumennya Enam bentuk bukti ahli waris yang diterima BPN
Permen ATR/BPN 16/2021 Pasal 111 ayat (1) mengatur permohonan pendaftaran peralihan hak karena waris: diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan sertipikat atas nama pewaris, surat kematian dari kelurahan/rumah sakit/instansi berwenang, surat tanda bukti sebagai ahli waris, surat kuasa tertulis bila yang mengajukan bukan ahli waris, dan bukti identitas ahli waris.
Yang menarik, huruf c pasal itu merinci enam bentuk bukti ahli waris. Tidak semua harus lewat notaris, dan tidak semua harus lewat pengadilan.
| Bentuk bukti | Dibuat oleh | Kapan dipakai |
|---|---|---|
| Wasiat dari pewaris | Pewaris semasa hidup | Ada wasiat tertulis yang sah |
| Putusan pengadilan | Pengadilan | Ada sengketa waris yang diputus |
| Penetapan hakim/ketua pengadilan | Pengadilan | Perlu penetapan ahli waris |
| Surat pernyataan ahli waris | Para ahli waris, disaksikan 2 saksi, diketahui kades/lurah dan camat | Paling umum untuk WNI non-keturunan asing |
| Akta keterangan hak mewaris (AKHW) | Notaris di tempat tinggal pewaris | Keluarga ingin dokumen notariil; lazim untuk keturunan Tionghoa/Eropa |
| Surat keterangan waris | Balai Harta Peninggalan | Golongan timur asing, atau bila keluarga memilih jalur ini |
Pasal 111 ayat (3) memberi keringanan yang jarang diketahui: akta pembagian waris boleh dibuat sebagai akta di bawah tangan oleh semua ahli waris, disaksikan dua orang saksi, atau dengan akta notaris. Jadi urusan waris tidak otomatis mahal. Yang tidak bisa ditawar justru ayat (4) dan (5): bila ahli waris lebih dari satu dan belum ada pembagian, peralihan didaftarkan sebagai pemilikan bersama; bila akta waris menyebut satu bidang tertentu jatuh kepada satu penerima waris, pencatatan bisa langsung ke orang itu.
BPHTB BPHTB waris: sering nol — tapi bukan berarti tidak ada
BPHTB tetap berlaku atas perolehan hak karena waris. Itu ditegaskan DJP dalam Keterangan Tertulis KT-16/2025, yang sekaligus meluruskan bahwa warisan bukan objek PPh. Dasar pengenaannya bukan harga jual, melainkan nilai pasar (UU 1/2022 Pasal 46 ayat (2) huruf b).
Besarannya bergantung pada dua angka: tarif (ditetapkan Perda, paling tinggi 5% menurut Pasal 47) dan NPOPTKP — nilai perolehan yang tidak kena pajak. Pasal 46 ayat (5) menetapkan NPOPTKP paling sedikit Rp80 juta untuk perolehan hak pertama. Khusus waris dan hibah wasiat kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami/istri, ayat (6) menaikkannya menjadi paling sedikit Rp300 juta.
| Nilai pasar tanah warisan | BPHTB (tarif 5%) | Catatan |
|---|---|---|
| Rp250 juta | Rp0 | Di bawah NPOPTKP waris Rp300 juta |
| Rp400 juta | Rp5 juta | 5% × Rp100 juta |
| Rp1 miliar | Rp35 juta | 5% × Rp700 juta |
Dua peringatan supaya angka di atas tidak dipakai mentah-mentah. Pertama, Rp300 juta itu batas nasional paling rendah — Perda bisa menetapkan lebih tinggi (Pasal 46 ayat (7)), sehingga BPHTB Anda bisa lebih kecil. Kedua, tarif 5% adalah batas maksimum, bukan tarif pasti. Karena itu langkah wajibnya: minta hitungan tertulis ke Bapenda kabupaten/kota tempat tanah berada, sebelum janji angka apa pun ke pembeli. Untuk konteks biaya pembelian biasa, lihat juga rincian BPHTB dan notaris saat membeli.
PPh-nya Warisan bukan objek PPh — tapi menjualnya kena PPh final
Keterangan Tertulis DJP KT-16/2025 (12 September 2025) menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari pengenaan PPh, dengan dasar PMK 81/2024 Pasal 200 ayat (1) huruf d. Tetapi pengecualian itu tidak otomatis: harus ada Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh sesuai Pasal 200 ayat (2). Permohonannya diajukan tertulis ke KPP atau lewat Coretax, ditindaklanjuti dalam 3 hari kerja setelah berkas lengkap, dengan lampiran antara lain Surat Pernyataan Pembagian Waris (PER-8/PJ/2025 Pasal 101 ayat (5) huruf c).
Saat tanah warisan itu dijual, ceritanya berubah total: yang berlaku adalah PPh final atas pengalihan hak atas tanah, 2,5% dari harga jual. Untuk pengalihan dengan nilai bruto di bawah Rp60 juta, pemungutan PPh dibebaskan — penjelasannya ada di artikel resmi DJP soal jual beli tanah di bawah Rp60 juta.
Karena PPh dihitung dari harga jual, bukan dari uang yang Anda terima, ada rumus sederhana untuk menyusun harga: harga jual = target bersih ÷ 0,975. Menambahkan 2,5% ke target selalu kurang.
| Target uang bersih | Harga jual yang dipasang | PPh final 2,5% |
|---|---|---|
| Rp100 juta | Rp102.564.103 | Rp2.564.103 |
| Rp200 juta | Rp205.128.205 | Rp5.128.205 |
| Rp300 juta | Rp307.692.308 | Rp7.692.308 |
| Rp500 juta | Rp512.820.513 | Rp12.820.513 |
Kesalahan yang sering terjadi: harga dipasang Rp200 juta dengan harapan bersih Rp200 juta, lalu PPh Rp5 juta dipotong dari situ. Sisa bersihnya Rp195 juta, bukan Rp200 juta. Sepakati di awal apakah harga yang tertulis di AJB adalah harga sebelum atau sesudah pajak, dan tulis di PPJB — panduannya ada di artikel isi PPJB kavling.
Jebakan termahal Cara menghindari BPHTB yang muncul dua kali
Karena setiap perolehan hak adalah peristiwa pajak, urutan pendaftaran menentukan berapa kali BPHTB muncul. Ada tiga jalur yang biasa ditempuh, dan selisih biayanya bisa puluhan juta.
| Jalur | Urutan | BPHTB muncul | Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| A. AJB langsung | AJB ditandatangani seluruh ahli waris dengan lampiran bukti waris; nama di sertifikat tetap pewaris sampai balik nama ke pembeli | 1× (pembeli) | Transaksi cepat, satu pembeli, PPAT bersedia |
| B. Turun waris bersama | Peralihan didaftarkan ke semua ahli waris sebagai hak bersama, lalu AJB ke pembeli | 2× (waris + pembeli) | Paling umum dan paling aman |
| C. Waris + APHB + pecah | Waris → APHB ke satu ahli waris → pecah sertifikat → jual per bidang | 3× (waris + APHB + pembeli) | Warisan mau dibagi adil lalu dijual terpisah |
Jalur A bukan jalan pintas ilegal. Pasal 42 hanya mewajibkan peralihan didaftarkan; yang menjadi soal adalah apakah PPAT setempat mau membuat AJB dengan penjual yang belum tercatat, dan apakah pembeli memakai KPR — bank hampir selalu meminta nama penjual sudah terdaftar. Karena itu: tanyakan ke PPAT Anda sebelum menjanjikan tanggal akad ke pembeli, dan minta jawabannya tertulis. Jangan memutuskan jalur hanya berdasarkan biaya.
Untuk jalur C, sertifikat harus dipecah lebih dulu. Proses dan biayanya dibahas di artikel pecahan SHM dan balik nama. Kalau sertifikat induknya justru hilang, urusannya berlapis lagi — lihat prosedur sertifikat pengganti.
Kalau tidak kompak Ahli waris tidak setuju, tidak bisa hadir, atau sudah meninggal
Tiga situasi ini yang paling sering menghentikan penjualan tanah warisan, dan masing-masing punya jalur sendiri.
Tidak bisa hadir
Pasal 111 ayat (1) huruf d mengizinkan permohonan diajukan kuasa dengan surat kuasa tertulis. Untuk ahli waris di luar kota, buat kuasa notariil; untuk luar negeri, siapkan legalisasi yang diminta PPAT.
Sudah meninggal lebih dulu
Berlaku waris pengganti: Pasal 841 KUH Perdata menempatkan keturunan ahli waris yang meninggal lebih dulu pada kedudukan orang tuanya. Keturunannya masuk sebagai ahli waris.
Berselisih
Ada dua jalur: penetapan ahli waris/pengesahan melalui pengadilan (salah satu bentuk bukti di Pasal 111 ayat (1) huruf c), atau gugatan untuk memperoleh warisan menurut Pasal 834 KUH Perdata. Selama sengketa, jangan menandatangani apa pun.
Satu larangan yang keras: jangan menjual di bawah tangan hanya karena semua pihak sudah setuju secara lisan. Akta di bawah tangan tidak bisa dipakai untuk balik nama, dan ahli waris yang tidak menandatangani berhak menuntut. Uang sudah masuk, sertifikat tidak bisa pindah — inilah sengketa yang paling mahal.
Biaya resmi Yang benar-benar dipungut negara, dan yang tidak
Banyak keluarga mengira biaya turun waris didominasi pajak. Kenyataannya, biaya yang dipungut negara justru kecil; yang besar biasanya jasa pihak ketiga dan BPHTB. Ini rinciannya.
| Layanan | Tarif | Dasar |
|---|---|---|
| Pendaftaran peralihan hak (balik nama) | 1‰ × nilai tanah + Rp50.000 per bidang | PP 128/2015 |
| Pengecekan sertifikat | Rp50.000 per sertifikat | PP 128/2015 |
| SKB PPh waris | Tidak dipungut | Layanan DJP |
| BPHTB waris | Tarif Perda (maks 5%) × (nilai pasar − NPOPTKP) | UU 1/2022 |
| Jasa notaris/PPAT (AKHW, AJB) | Tidak ada tarif nasional tunggal | Kesepakatan — minta rincian tertulis |
Contoh hitungan PNBP: kavling 105 m² dengan nilai tanah Rp220 juta. T = (Rp220.000.000 ÷ 1.000) × 1% + Rp50.000 = Rp52.200. Bandingkan dengan BPHTB waris yang bisa nol, dan dengan jasa notaris yang bisa jutaan. Artinya: waktu Anda paling efisien dipakai untuk memastikan dokumen warisnya rapi, bukan mencari-cari cara menghindari PNBP.
Alur praktis Delapan langkah menjual tanah warisan
Urutan di bawah disusun dari yang paling sering membuat berkas dikembalikan. Jangan melompat ke langkah 6 sebelum langkah 1–4 selesai.
Kumpulkan dokumen dasar
Sertifikat asli, surat kematian, KTP dan KK pewaris serta seluruh ahli waris, PBB terakhir dan bukti lunasnya.
Tetapkan siapa ahli warisnya
Susun daftar nama lengkap dan hubungan. Kalau ada yang meninggal lebih dulu, masukkan keturunannya sebagai waris pengganti.
Pilih bentuk bukti waris
Surat pernyataan ahli waris (lurah + camat + 2 saksi), AKHW notaris, atau penetapan pengadilan — pilih yang paling murah dan diterima kantah setempat.
Ajukan SKB PPh
Permohonan ke KPP atau lewat Coretax, lampirkan surat pernyataan pembagian waris dan dokumen pendukung. Tanpa SKB, balik nama bisa tertahan.
Hitung BPHTB di Bapenda
Minta hitungan tertulis memakai NPOPTKP yang berlaku di Perda setempat, bukan asumsi Rp300 juta.
Daftarkan peralihan hak
Serahkan berkas ke Kantor Pertanahan. Setelah tercatat, nama di buku tanah sudah berubah menjadi ahli waris.
Baru cari pembeli dan tanda tangan
PPJB dulu bila perlu uang muka, lalu AJB di PPAT. Pastikan semua ahli waris menandatangani atau ada kuasa yang sah.
Simpan semua bukti
Kuitansi PNBP, bukti bayar BPHTB, SKB PPh, salinan AJB. Ini yang diminta lagi saat pembeli balik nama.
Kalau warisannya kavling Tanah warisan berupa kavling: yang harus dipegang pembeli
Kavling adalah bentuk warisan yang paling sering dijual cepat, dan paling sering bermasalah di dokumen. Sebagai pembanding, ini data resmi lokasi kavling AQUR — semuanya berstatus SHM induk dan konsumen menerima pecahan SHM atas nama sendiri setelah AJB dan balik nama.
| Lokasi | Luas | Jalan kavling | Status |
|---|---|---|---|
| AQUR Spesial (Way Kandis) | 105 m² | 7 m | SHM induk → pecahan SHM |
| AQUR 3 (Jati Agung) | 90–114 m² | 5,5 m | SHM induk → pecahan SHM |
| AQUR 4 (Bandar Agung) | 96–137 m² | utama 6 m, akses 8 m | SHM induk → pecahan SHM |
| AQUR 8 (Gunung Terang) | 96 m² | 5 m, utama 6 m | SHM induk → pecahan SHM |
Harga pricelist kavling AQUR saat artikel ini ditulis berkisar Rp1,04 juta sampai Rp2,5 juta per meter persegi, berbeda per lokasi dan per blok. Kalau tanah warisan Anda berada di kawasan yang sama, angka ini berguna sebagai pembanding wajar — bukan patokan mutlak, karena harga pricelist dapat berubah dan tiap kavling punya posisi berbeda.
Satu hal yang wajib disampaikan terus terang ke pembeli: kavling yang masih satu sertifikat induk belum bisa dibaliknamakan sebagian-sebagian. Pecah sertifikat memerlukan pengukuran dan waktu. Pembeli berhak tahu siapa yang menanggung biaya pecah, berapa lama, dan apa yang terjadi kalau terlambat. Kalau Anda ingin melihat bagaimana penjual yang rapi menyusun dokumen, halaman lokasi seperti AQUR Spesial dan AQUR 8 Gunung Terang memuat luas, lebar jalan, dan status sertifikat apa adanya.
Kesalahan mahal Empat hal yang membuat tanah warisan sulit dijual
Jual di bawah tangan
Uang diterima, AJB tidak dibuat, balik nama ditolak. Pembeli menuntut, ahli waris lain ikut menuntut.
Tidak mengurus SKB PPh
Warisan memang bukan objek PPh, tetapi tanpa SKB proses balik nama bisa tertahan dan Anda akhirnya membayar PPh final yang seharusnya bebas.
APHB tanpa hitungan BPHTB
Pembagian hak bersama adalah perolehan hak kedua. Hitung dulu total BPHTB semua tahap sebelum memilih jalur.
PBB menunggak
Tunggakan PBB ikut menjadi penghalang saat validasi. Cek juga aturan PBB tanah kosong di panduan pajak tanah kosong.
Sebelum akad Checklist dokumen yang harus lengkap
Cetak atau simpan di ponsel. Semua poin di bawah bisa diminta tanpa biaya tambahan, dan penjual yang rapi tidak akan keberatan.
Checklist penjual tanah warisan
Satu berkas hilang biasanya berarti satu kali bolak-balik ke kantor — dan satu kali penundaan akad.
Sertifikat asli
Cek nama pemegang hak, luas, dan apakah sedang dijaminkan.
Surat kematian
Dari kelurahan, rumah sakit, atau instansi berwenang.
Bukti ahli waris
Salah satu dari enam bentuk di Pasal 111 ayat (1) huruf c.
SKB PPh
Ajukan sebelum balik nama, bukan sesudah.
Bukti BPHTB
Atau surat keterangan nihil dari Bapenda.
PBB lunas
Tahun berjalan dan tunggakan sebelumnya.
Pertanyaan umum Soal jual tanah warisan yang paling sering ditanyakan
Bolehkah menjual tanah warisan tanpa turun waris dulu?
Dalam praktik bisa, bila seluruh ahli waris menandatangani AJB dan PPAT setempat menerima bukti waris sebagai lampiran. Tetapi banyak PPAT menolak, dan bank pemberi KPR hampir selalu meminta nama penjual sudah tercatat. Paling aman: turun waris dulu, baru jual.
Apakah warisan kena pajak penghasilan?
Tidak. DJP menegaskan pengalihan hak karena waris dikecualikan dari PPh (PMK 81/2024 Pasal 200), dengan syarat mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh. Yang tetap ada adalah BPHTB waris, karena itu pajak daerah atas perolehan hak.
Kalau nilai warisan di bawah Rp300 juta, apakah BPHTB-nya nol?
Bisa nol, karena NPOPTKP untuk waris kepada keluarga sedarah garis lurus dan suami/istri paling sedikit Rp300 juta. Tetap ajukan ke Bapenda dan minta surat keterangan nihil — jangan hanya mengandalkan hitungan sendiri, karena nilai pasar dan Perda setempat bisa berbeda.
Berapa lama proses turun waris sampai bisa dijual?
Tidak ada batas waktu nasional. Yang bisa dihitung: SKB PPh ditindaklanjuti 3 hari kerja setelah berkas lengkap, sedangkan pendaftaran peralihan di Kantor Pertanahan dan pemecahan sertifikat bergantung antrean serta kelengkapan berkas. Tanyakan estimasi ke kantah sebelum menjanjikan tanggal ke pembeli.
Apakah harga jual boleh lebih rendah dari NJOP?
Boleh secara perjanjian, tetapi tidak menurunkan pajak. Bila nilai perolehan tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, dasar pengenaan BPHTB memakai NJOP tahun terjadinya perolehan (UU 1/2022 Pasal 46 ayat (3)).
Bagaimana kalau salah satu ahli waris di luar kota atau luar negeri?
Gunakan surat kuasa tertulis sesuai Pasal 111 ayat (1) huruf d. Untuk ahli waris di luar negeri, siapkan kuasa notariil dan legalisasi yang diminta PPAT — tanyakan formatnya lebih dulu supaya tidak mengulang.
Apa bedanya surat keterangan waris dari kelurahan dan AKHW notaris?
Keduanya sama-sama bentuk bukti ahli waris yang diakui Pasal 111 ayat (1) huruf c. Surat pernyataan ahli waris dari kelurahan biasanya lebih murah dan dipakai WNI non-keturunan asing; AKHW notaris dipilih bila keluarga ingin dokumen notariil atau karena kebiasaan setempat.
Tanah warisan masih sertifikat induk dan mau dijual sebagian, bisa?
Harus dipecah dulu. Penjualan sebagian bidang dengan satu sertifikat tidak bisa dibaliknamakan ke pembeli berbeda. Hitung biaya pecah dan waktu pengukuran sebagai bagian dari harga.
Kesimpulan
Menjual tanah warisan bukan soal keberanian menetapkan harga, tapi soal urutan. Waris dipindahkan dulu secara administrasi, pajaknya dipisahkan antara BPHTB waris dan PPh saat jual, lalu jalur pendaftaran dipilih sadar — bukan karena kebiasaan. Keluarga yang menyelesaikan empat langkah awal dengan rapi biasanya menjual lebih cepat dan lebih tenang, apa pun harga yang disepakati.
Sumber acuan: PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah (teks resmi) · Permen ATR/BPN 16/2021 (JDIH ATR/BPN) · UU 1/2022 HKPD Pasal 44–47 (teks resmi) · PP 128/2015 tentang PNBP (teks resmi) · Keterangan Tertulis DJP KT-16/2025 (PDF) · KUH Perdata Pasal 833, 834, 841 (teks lengkap). Data luas, lebar jalan, dan status sertifikat kavling dari halaman lokasi resmi AQUR; harga pricelist dapat berubah.
Punya kavling warisan yang mau dijual?
Tim AQUR bisa membantu mengecek kelengkapan dokumen kavling Anda dan menjelaskan pilihan skema pembayaran bila calon pembeli butuh cicilan. Konsultasi awal tanpa biaya.
📍 Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Bandar Lampung (Senin–Sabtu)