PBG Rumah di Kavling: Syarat, Alur SIMBG & Biaya Sebelum Bangun

← Semua Artikel / PBG Rumah di Kavling: Syarat, Alur SIMBG & Biaya Sebelum Bangun

🏗️ BANGUN RUMAH DI KAVLING — PBG, jalur pemeriksaan, retribusi, sampai SLF & SBKBG
AQUR Property — Panduan Legalitas Bangunan

PBG Rumah di Kavling: Urus Dulu, Baru Bangun

IMB sudah tidak dipakai lagi. Sejak PP 16/2021, membangun rumah harus lewat Persetujuan Bangunan Gedung yang diajukan melalui SIMBG. Panduan ini menjelaskan siapa yang berhak mengajukan, dokumen yang diminta, jalur pemeriksaan 5 hari kerja, sampai SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan — khusus untuk pemilik kavling.

📄 UU 28/2002 & PP 16/2021⏱️ Jalur cepat maks 5 hari kerja🏠 Ambang 72 m² dan 90 m²

Mulai dari sini punya kavling belum berarti boleh langsung bangun

Kavling yang sudah dibayar dan bersertifikat tetap belum bisa dipakai sebagai rumah sampai bangunannya sah secara administratif. Di lapangan urutannya sering dibalik: orang membeli kavling, menyiapkan dana bangun, lalu baru bertanya soal izin ketika tetangga mempersoalkan batas bangunan, atau ketika rumah mau dijual dan bank meminta dokumen bangunan yang tidak ada.

Sejak PP 16/2021 berlaku, istilah IMB tidak dipakai lagi. Yang berlaku adalah PBG — Persetujuan Bangunan Gedung, yaitu perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai standar teknis (PP 16/2021 Pasal 1 angka 17). Seluruh permohonan diproses lewat satu sistem elektronik bernama SIMBG yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum.

🧾

IMB diganti PBG

Nama berubah, kewajibannya tetap: bangunan harus punya persetujuan sebelum didirikan. Semua dokumen lama berlabel IMB tidak otomatis berlaku untuk bangunan baru.

📐

Tiga syarat administratif

UU 28/2002 Pasal 8 ayat (1): status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak, status kepemilikan bangunan, dan izin mendirikan bangunan (kini PBG).

🏗️

Diajukan sebelum konstruksi

PP 16/2021 Pasal 253 ayat (4) menyebut PBG harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi. Bukan sesudah rumah berdiri.

Karena itu, waktu paling murah untuk mengurus PBG adalah saat denah masih di kertas. Mengubah gambar sebelum dibangun hanya perlu revisi; membongkar bagian rumah yang sudah berdiri karena tidak sesuai ketentuan jauh lebih mahal.

Siapa yang berhak mengajukan PBG?

Pasal 253 ayat (4) PP 16/2021 menegaskan PBG harus diajukan Pemilik. Istilah ini sering disalahpahami: Pemilik dalam konteks bangunan gedung bukan otomatis pemegang sertifikat tanah, melainkan pihak yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung (Pasal 1 angka 27). Siapa yang mengajukan disebut Pemohon, yaitu Pemilik itu sendiri atau pihak yang diberi kuasa (Pasal 1 angka 28).

Tiga peran yang harus dipisahkan

👤Pemilik — pihak yang sah sebagai pemilik bangunan gedung
✍️Pemohon — Pemilik itu sendiri, atau pihak yang diberi kuasa tertulis
🏛️Dinas Teknis & DPMPTSP — memeriksa standar teknis dan menerbitkan PBG

Bagi pembeli kavling, pemisahan ini punya akibat langsung. Kalau sertifikat masih berupa sertifikat induk atas nama perusahaan pengembang, maka yang tercatat sebagai pemegang hak atas tanah adalah perusahaan tersebut. Anda tetap bisa membangun — tetapi jalur dokumennya harus benar sejak awal, bukan diakali dengan menandatangani berkas atas nama orang lain.

Alur permohonan PBG lewat SIMBG dalam 7 langkah

Prosesnya tidak dimulai dari loket, tapi dari dokumen rencana teknis. Pasal 188 PP 16/2021 menyebut dokumen yang disampaikan dalam proses penerbitan PBG adalah dokumen tahap rencana teknis — gambar arsitektur, struktur, mekanikal-elektrikal-perpipaan, spesifikasi teknis, dan perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.

1

Siapkan rencana teknis

Gambar arsitektur, struktur, MEP, spesifikasi bahan, dan perkiraan biaya konstruksi. Untuk rumah sederhana, gambar boleh dibuat sederhana asalkan informasinya lengkap.

2

Daftar di SIMBG

Pendaftaran dilakukan Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG dengan data pemohon/pemilik, data bangunan, dan dokumen rencana teknis (Pasal 253 ayat 9–10).

3

Konsultasi perencanaan

Dokumen diperiksa terhadap standar teknis. Tahap konsultasi ini tidak dipungut biaya (Pasal 253 ayat 8).

4

Pemeriksaan teknis

Rumah 1 lantai maks 72 m² atau 2 lantai maks 90 m² diperiksa Tim Penilai Teknis (TPT). Di atas itu diperiksa Tim Profesi Ahli (TPA).

5

Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis

Terbit kalau dokumen dinyatakan memenuhi standar. Kalau tidak, pemohon mendaftar ulang dengan perbaikan — berita acara sebelumnya tetap dipakai.

6

Retribusi & penerbitan

Dinas Teknis menetapkan nilai retribusi, pemohon membayar, lalu DPMPTSP menerbitkan PBG setelah menerima bukti pembayaran (Pasal 261).

7

Lapor mulai konstruksi

Jadwal dan tanggal mulai konstruksi wajib disampaikan lewat SIMBG sebelum pekerjaan dimulai (Pasal 263 ayat 3–4).

Jenis rumah Diperiksa oleh Batas waktu
1 lantai, maks 72 m² TPT Maks 5 hari kerja
2 lantai, maks 90 m² TPT Maks 5 hari kerja
Selain ketentuan di atas TPA Maks 5 kali pemeriksaan, 28 hari kerja

Dua angka 72 m² dan 90 m² itu bukan angka promosi — keduanya muncul berulang di PP 16/2021: sebagai batas tugas TPT (Pasal 1 angka 53 dan Pasal 254 ayat 3), batas waktu pemeriksaan 5 hari kerja (Pasal 257 ayat 1), dan batas bangunan yang surat pernyataan kelaikan fungsinya boleh dikeluarkan Penilik tanpa jasa pengawas konstruksi (Pasal 272 ayat 5). Pemeriksaan pertama untuk jalur TPA dijadwalkan maksimal 3 hari kerja sejak pendaftaran (Pasal 254 ayat 9).

Biaya berapa retribusi PBG-nya?

Tidak ada satu angka nasional. Pasal 261 ayat (3)–(5) PP 16/2021 menyebut nilai retribusi daerah ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi: indeksnya mengikuti fungsi dan klasifikasi bangunan, sedangkan harga satuannya ditetapkan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu Perda tiap daerah berbeda, dan hasil akhirnya bergantung pada luas serta jenis bangunan yang diajukan.

Yang sering tertukar: konsultasi perencanaan memang gratis (Pasal 253 ayat 8), tetapi retribusi tetap ada saat penerbitan. PBG baru keluar setelah DPMPTSP menerima bukti pembayaran retribusi (Pasal 261 ayat 7). Jadi kalau ada yang menjanjikan “PBG gratis tanpa biaya”, yang gratis adalah konsultasinya, bukan retribusinya.

Untuk gambaran angka, SIMBG menyediakan menu Kalkulator Retribusi PBG yang menghitung estimasi berdasarkan fungsi bangunan dan luasnya. Pakai kalkulator itu untuk menyiapkan dana, lalu bandingkan dengan hitungan Dinas Teknis saat berkas diperiksa. Jangan berpatokan pada angka “borongan” di internet karena harga satuan retribusi ditetapkan masing-masing kabupaten/kota.

Yang gratis dan yang tidak

Pisahkan tiga komponen ini sebelum menyusun anggaran bangun rumah.

✅

Konsultasi perencanaan

Gratis — pemeriksaan dokumen terhadap standar teknis tidak dipungut biaya (Pasal 253 ayat 8).

💳

Retribusi PBG

Berbayar — ditetapkan Dinas Teknis, disetor sebelum PBG diterbitkan (Pasal 261).

🧾

Jasa perencana/pengawas

Di luar retribusi — biaya pihak ketiga kalau Anda memakai arsitek, konsultan, atau pengawas konstruksi.

Luas KDB menentukan seberapa besar rumah yang boleh berdiri

PBG tidak diperiksa hanya dari gambar rumah, tetapi dari kesesuaiannya dengan ketentuan tata bangunan di lokasi. Untuk kawasan perumahan di Kota Bandar Lampung, Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2021 Pasal 71 ayat (2) huruf d menetapkan KDH minimal 20%, KDB maksimal 80%, dan KLB maksimal 8. Lokasi di Kabupaten Lampung Selatan mengikuti KRK/KKPR setempat — jangan pakai Perda kota untuk tanah di kabupaten.

Lokasi & luas kavling Harga/m² pricelist Lantai dasar maks (KDB 80%) Wajib terbuka (KDH 20%)
AQUR 8 Gunung Terang — 96 m² Rp2.500.000 76,8 m² 19,2 m²
AQUR 3 ITERA — 100 m² Rp1.050.000 80 m² 20 m²
AQUR Spesial Way Kandis — 105 m² Rp2.100.000 84 m² 21 m²

Angka di kolom ketiga itu yang seharusnya menentukan denah, bukan sebaliknya. Kavling 96 m² hanya boleh ditutup bangunan seluas 76,8 m² di lantai dasar, dan 19,2 m² harus tetap terbuka. Kalau denah yang Anda inginkan butuh tutupan 90 m², yang perlu diubah adalah denah atau ukuran kavlingnya — bukan KDB-nya.

Menariknya, batas 72 m² untuk rumah satu lantai di jalur TPT berada di bawah semua angka tersebut. Artinya rumah satu lantai maksimal 72 m² masih muat di seluruh ukuran kavling AQUR (96–114 m²) selama KRK lokasi mengizinkan KDB 80%. Kalau Anda berencana dua lantai dengan total luas lantai maks 90 m², tutupan lantai dasarnya cukup sekitar 45 m² — masih jauh di bawah batas.

Satu hal lagi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan: lebar jalan. AQUR Spesial punya jalan 7 m, AQUR 3 sekitar 5,5 m, sedangkan AQUR 8 jalan 5 m dengan jalan utama 6 m. Lebar ini menentukan kendaraan material apa yang bisa masuk dan apakah truk molen atau kendaraan pengangkut bisa berhenti tanpa menutup jalan warga. Ulasan lengkapnya ada di artikel akses jalan kavling.

Kasus kavling kalau sertifikat masih induk atas nama developer?

Ini pertanyaan yang paling sering muncul dari pembeli kavling: sertifikat masih induk, apakah boleh mengurus PBG sendiri? Jawabannya ada di UU 28/2002 Pasal 8 ayat (1) huruf a — persyaratan administratif bangunan gedung meliputi “status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah”. Frasa “dan/atau” itu yang membuka jalan: undang-undang mengakui bangunan yang berdiri di atas tanah milik pihak lain, asalkan ada izin pemanfaatan dari pemegang haknya.

Jadi urutannya bukan “tunggu sertifikat pecah dulu, baru boleh bangun”. Yang harus ada adalah dasar tertulis: PPJB sebagai perjanjian jual beli, ditambah surat izin pemanfaatan atau persetujuan tertulis dari pemegang hak atas tanah untuk mendirikan bangunan di bidang tersebut. Tanpa surat itu, berkas Anda bergantung pada kesediaan pihak lain yang bisa berubah kapan saja.

Tiga hal yang perlu Anda tanyakan tertulis sebelum mulai membangun: (1) siapa yang akan muncul sebagai Pemohon di SIMBG — Anda atau perusahaan; (2) apakah izin pemanfaatan itu berlaku sampai sertifikat pecah, bukan hanya sampai akad; dan (3) siapa yang menanggung biaya kalau nanti PBG harus diubah karena nama pemilik tanah berganti. Pertanyaan-pertanyaan ini murah ditanyakan sekarang, mahal diselesaikan nanti.

Berkas yang perlu Anda kumpulkan

Mengacu Pasal 253 ayat (10) PP 16/2021 dan Pasal 8 UU 28/2002; kelengkapan detail tetap mengikuti petunjuk SIMBG dan Dinas Teknis setempat.

🪪

Identitas pemohon

KTP untuk perorangan, atau akta pendirian dan identitas pengurus untuk badan hukum.

📜

Dasar hak atas tanah

Sertifikat, atau PPJB plus izin pemanfaatan tertulis dari pemegang hak atas tanah.

🗺️

Informasi tata ruang

KRK/KKPR lokasi — dasar untuk menilai KDB, KDH, KLB, dan GSB. Cara ceknya ada di artikel tata ruang.

📐

Rencana teknis

Gambar arsitektur, struktur, MEP, spesifikasi bahan, dan perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.

Setelah terbit PBG keluar bukan berarti urusan selesai

Kewajiban yang paling sering dilupakan ada di Pasal 263 ayat (3)–(7): pemohon wajib menyampaikan jadwal dan tanggal mulai konstruksi lewat SIMBG sebelum pekerjaan dimulai. Kalau tidak, Dinas Teknis meminta klarifikasi paling banyak dua kali dalam enam bulan sejak PBG terbit. Kalau tetap tidak disampaikan, PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan pemohon harus mengulang pendaftaran dari awal.

Selama pembangunan, Dinas Teknis dapat melakukan inspeksi pada empat tahap: pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen (kalau ada), pekerjaan struktur atas termasuk arsitektur dan MEP, serta pengetesan dan pengujian akhir (Pasal 265 ayat 3). Inspeksi dilakukan maksimal 3 hari kerja setelah dinas menerima informasi jadwal — dan kalau tidak dilakukan dalam waktu itu, pemohon boleh melanjutkan ke tahap berikutnya (ayat 4–5). Inspeksi juga bisa dipicu pengaduan masyarakat atau laporan RT/RW (ayat 9).

PBG perubahan: kapan harus diurus ulang?

🔁Perubahan fungsi, jumlah lantai, luas, atau tampak bangunan
🧱Perubahan spesifikasi/dimensi komponen yang mempengaruhi keselamatan atau kesehatan
🛠️Perkuatan bangunan rusak sedang/berat, pekerjaan pada bangunan cagar budaya
✅Pemeliharaan dan perawatan rutin — tidak perlu PBG perubahan (Pasal 262 ayat 3)

Setelah bangunan selesai, ada dua dokumen lagi yang tidak boleh dicampur. SLF (Sertifikat Laik Fungsi) harus diperoleh pemilik sebelum bangunan dimanfaatkan (Pasal 274 ayat 2), dan untuk rumah maks 72 m² satu lantai atau maks 90 m² dua lantai yang dibangun tanpa jasa pengawas konstruksi, surat pernyataan kelaikan fungsinya dikeluarkan oleh Penilik (Pasal 272 ayat 5). Sementara SBKBG adalah surat bukti kepemilikan bangunan gedung — dokumen yang memuat kepemilikan bangunan, alamat, status hak atas tanah, dan nomor PBG Anda (Pasal 275).

SHM membuktikan tanah; SBKBG membuktikan bangunan. Dua hal berbeda yang sering dianggap satu. Ini relevan kalau nanti rumah dijual atau dijadikan agunan: bank dan notaris akan menanyakan dokumen bangunannya, bukan hanya sertifikat tanahnya.

Risiko kalau rumah dibangun tanpa PBG?

Pasal 12 ayat (2) PP 16/2021 menyebut sanksi administratif yang berjenjang: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan, pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan SLF, pencabutan SLF, dan/atau perintah pembongkaran bangunan. Untuk rumah tinggal, yang paling sering terjadi di lapangan adalah penghentian pekerjaan sampai dokumen dilengkapi — dan itu berarti biaya tukang serta sewa alat tetap berjalan sementara pekerjaan berhenti.

Kerugian yang lebih halus muncul belakangan. Bangunan tanpa PBG tidak punya SLF, sehingga proses pemanfaatan untuk usaha (misalnya rumah yang sebagian dijadikan kos atau warung) akan tersandung ketika izin usaha meminta dokumen bangunan. Saat dijual, pembeli yang memakai KPR akan diminta dokumen bangunan oleh bank. Dan ketika terjadi musibah, klaim asuransi properti bisa dipersoalkan karena pertanggungan mensyaratkan bangunan yang sah — persoalan yang sudah dibahas di artikel asuransi kavling.

Kalau bangunan sudah berdiri tanpa PBG, masih ada jalur legalisasi: Pasal 262 ayat (1) huruf b mengatur permohonan PBG untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG, dan prosesnya dijalankan bersamaan dengan penerbitan SLF untuk bangunan existing (ayat 4). Jalur ini ada, tetapi bukan jalan pintas — pemeriksaannya tetap, dan risikonya Anda tanggung sendiri selama belum selesai.

Pertanyaan umum soal PBG rumah di kavling

Apakah rumah di kavling wajib punya PBG?

Ya. PP 16/2021 Pasal 253 ayat (4) menyebut PBG harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi. Tidak ada pengecualian berdasarkan harga atau luas kavling; yang dibedakan hanya jalur pemeriksaannya (TPT untuk rumah kecil, TPA untuk selain itu).

Berapa lama proses PBG untuk rumah tinggal?

Kalau rumah Anda satu lantai maksimal 72 m² atau dua lantai maksimal 90 m², pemeriksaan lewat TPT dibatasi maksimal 5 hari kerja (Pasal 257 ayat 1). Di atas itu, TPA punya waktu maksimal 28 hari kerja dengan paling banyak 5 kali pemeriksaan, dan pemeriksaan pertama dijadwalkan maksimal 3 hari kerja sejak pendaftaran.

Berapa biaya retribusi PBG?

Tidak ada tarif nasional. Nilainya dihitung dari indeks terintegrasi dikali harga satuan retribusi yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 261 ayat 3–5). Gunakan menu Kalkulator Retribusi di SIMBG untuk estimasi, lalu konfirmasi ke Dinas Teknis saat berkas diperiksa.

Bolehkah mengurus PBG kalau sertifikat masih induk?

Bisa, dengan dasar tertulis. UU 28/2002 Pasal 8 ayat (1) huruf a mengakui ‘status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah’. Praktiknya: PPJB plus izin pemanfaatan tertulis dari pemegang hak, dan kejelasan siapa yang menjadi Pemohon di SIMBG.

Apa beda PBG dan SLF?

PBG adalah izin membangun, diterbitkan sebelum konstruksi. SLF adalah sertifikat kelaikan fungsi yang harus diperoleh sebelum bangunan dimanfaatkan (Pasal 274 ayat 2). Keduanya berurutan: tanpa PBG tidak ada dasar untuk menerbitkan SLF.

Menambah kamar atau kanopi, apakah perlu PBG perubahan?

Perlu kalau pekerjaannya mengubah fungsi, jumlah lantai, luas, atau tampak bangunan, atau mengubah komponen yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan (Pasal 262 ayat 2). Pemeliharaan dan perawatan rutin tidak perlu PBG perubahan (ayat 3).

Apa akibatnya kalau membangun tanpa PBG?

Ada sembilan jenis sanksi administratif, dari peringatan tertulis sampai perintah pembongkaran (Pasal 12 ayat 2). Selain itu bangunan tanpa PBG tidak punya SLF, sehingga menyulitkan izin usaha, pengajuan KPR oleh pembeli berikutnya, dan klaim asuransi properti.

Bisakah PBG diurus sendiri tanpa konsultan?

Bisa — pendaftaran dilakukan Pemohon atau Pemilik sendiri melalui SIMBG, dan konsultasi perencanaannya tidak dipungut biaya. Yang perlu disiapkan adalah dokumen rencana teknis yang rapi; kalau tidak yakin, minta bantuan perencana untuk gambar dan perhitungannya, lalu ajukan sendiri.

Kesimpulan

Untuk pemilik kavling, urutan yang aman adalah: pastikan dasar hak atas tanah atau izin pemanfaatannya jelas, cek KRK untuk KDB dan GSB, siapkan rencana teknis, ajukan PBG lewat SIMBG sebelum konstruksi, lapor tanggal mulai, ikuti inspeksi, lalu urus SLF dan SBKBG setelah bangunan selesai. Semua langkah ini punya dasar pasal yang bisa Anda baca sendiri — dan semuanya lebih murah dikerjakan sebelum bangunan berdiri.

Sumber acuan: UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Pasal 7, Pasal 8) · PP No. 16 Tahun 2021 (Pasal 1, 12, 253–257, 261–265, 272–275) · SIMBG Kementerian Pekerjaan Umum (pendaftaran & kalkulator retribusi) · Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2021 Pasal 71 ayat (2) huruf d (KDH 20%, KDB 80%, KLB 8). Data luas dan harga per meter kavling berasal dari pricelist resmi AQUR; ketentuan tata bangunan tiap lokasi tetap mengikuti KRK/KKPR setempat.

Mau bangun di kavling AQUR?

Tanyakan luas, harga per meter, lebar jalan, dan status sertifikat lokasi yang Anda minati — supaya rencana rumah dan rencana anggarannya dihitung dari angka yang sama.

Chat WhatsApp Sekarang

📱 WA: 0857-6816-8380 · 📸 Instagram: @aqurpropertyofficial
📍 Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Bandar Lampung (Senin–Sabtu)
AQUR Property — “Investasi Cerdas, Untuk Masa Depan”. Developer & pemasaran properti di Bandar Lampung yang menyediakan kavling siap bangun bersertifikat SHM. Harga, ketersediaan unit, dan skema pembayaran dapat berubah — konfirmasi via WhatsApp marketing 0857-6816-8380.

2 thoughts on “PBG Rumah di Kavling: Syarat, Alur SIMBG & Biaya Sebelum Bangun”

  1. Pingback: SLF & SBKBG: Syarat, Masa Berlaku & Cara Urus 2026

  2. Pingback: Listrik di Kavling: Jaringan Ada, Meteran Belum Tentu

Comments are closed.

Scroll to Top