Patok Batas Tanah: Cek Sebelum Bayar, Ini Jalur Kalau Hilang

← Semua Artikel / Patok Batas Tanah: Cek Sebelum Bayar, Ini Jalur Kalau Hilang

PATOK BATAS TANAH · Patok hilang bukan bencana · Ada prosedur resminya
AQUR Property — Panduan Pembeli Kavling

Patok Batas Tanah: Cek Sebelum Bayar, Ini Jalur Kalau Hilang

Patok di lapangan cuma penanda. Yang mengikat justru data ukur di kantor pertanahan. Panduan ini menjelaskan siapa wajib memasang patok, cara mencocokkannya dengan site plan, dan prosedur resmi — beserta rumus biayanya — ketika patok hilang atau bergeser.

📐 Surat ukur yang mengikat🔨 Patok = kewajiban pemilik🧾 Pengembalian batas 150% tarif🤝 Butuh persetujuan tetangga

Dasar yang sering salah dipahami Batas tanah bukan ditentukan oleh patok, tapi oleh data ukur

Di lokasi, orang biasanya menunjuk sepotong besi atau kayu yang menancap di sudut kavling lalu berkata: ini batasnya. Patok memang berfungsi sebagai penanda, tetapi bukan patok yang menentukan luas dan letak yang sah. Yang mengikat adalah data fisik yang tersimpan di Kantor Pertanahan, yaitu peta bidang tanah dan surat ukur.

PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah memberi definisi yang jelas di Pasal 1 angka 17: surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Pasal 14 ayat (2) lalu merinci bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur. Semua itu dokumen resmi, bukan gambar di brosur.

Karena itu, ketika patok di lapangan bergeser — misalnya karena tetangga memperbaiki pagar atau karena alat berat melintas — yang dijadikan acuan tetap hasil pengukuran yang tercatat. Kantor Pertanahan sendiri menegaskan bahwa patok semestinya mengikuti data, bukan sebaliknya. Kekeliruan sebaliknya inilah yang membuat banyak sengketa batas berlarut: orang memindahkan patok, lalu menganggap batas hukumnya ikut pindah.

📍

Patok / tanda batas

Penanda fisik di setiap sudut dan titik perubahan arah batas. Berguna, tapi bisa hilang, miring, atau dipindahkan orang.

📄

Surat ukur

Dokumen berisi data fisik bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian (PP 24/1997 Pasal 1 angka 17). Inilah rujukan luas dan batas.

🗺️

Peta bidang tanah

Gambaran bidang dalam peta pendaftaran, dengan nomor identifikasi bidang (NIB) dan batas-batasnya.

Siapa yang bertanggung jawab Patok itu kewajiban pemegang hak — bukan selamanya penjual

Ini bagian yang jarang dibicarakan saat transaksi kavling. PP 24/1997 Pasal 17 ayat (1) menyebut bidang tanah diukur setelah ditetapkan letak dan batasnya, dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah. Ayat (3) pasal yang sama menutup perdebatan: penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Aturan teknisnya diperbarui oleh Permen ATR/BPN 16/2021. Pasal 19A ayat (1) menetapkan pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan. Ayat (2) mewajibkan pemotretan tanda batas yang terpasang, dilengkapi keterangan lokasi, koordinat, atau geotagging. Ayat (3) menegaskan pemasangan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemohon, dan ayat (5) menjadikan foto patok serta Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas sebagai syarat kelengkapan berkas permohonan.

Konsekuensinya praktis dan berlapis. Saat sertifikat induk masih atas nama perusahaan atau pemilik tanah, patok dipasang dan dirawat oleh mereka — karena merekalah pemegang hak saat itu. Begitu kavling Anda balik nama, tanggung jawab patok pindah ke Anda. Kalau di antara dua peristiwa itu patok hilang, tidak ada pihak yang otomatis bisa dituntut; yang tersisa hanya prosedur: mengajukan pengukuran ke Kantor Pertanahan.

Tiga bukti bahwa patok sudah disepakati

Ketiganya bisa diminta sebelum uang Anda keluar, dan permintaan ini wajar — bukan tanda ketidakpercayaan.

1

Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas

Memuat pernyataan bahwa patok sudah dipasang dan tidak ada pihak yang keberatan, ditandatangani pemohon dan pemilik yang berbatasan (Permen 16/2021 Pasal 19A ayat (4), format di Lampiran I).

2

Foto patok ber-geotag

Diambil setelah pemasangan, dengan keterangan lokasi atau koordinat. Ini syarat kelengkapan berkas, bukan pelengkap.

3

Berita acara penetapan batas

Dibuat petugas ukur saat pengukuran; memuat batas yang disepakati para pihak (PP 24/1997 Pasal 18 ayat (4)).

Satu kalimat di Lampiran Permen 16/2021 perlu dibaca pembeli sebelum menandatangani apa pun: pemohon menyatakan bahwa apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak, ia menerima luas hasil ukuran petugas. Artinya selisih luas bukan mustahil, dan secara administratif sudah disetujui di muka. Karena itu, angka luas di brosur sebaiknya diperlakukan sebagai rencana sampai muncul di surat ukur.

Angka site plan vs angka sertifikat Dua dokumen berbeda yang sering dianggap sama

Site plan developer adalah gambar rencana: nomor kavling, dimensi, lebar jalan. Sertifikat dan surat ukur adalah hasil pengukuran kadastral. Keduanya seharusnya cocok, tetapi keduanya bukan dokumen yang sama dan dibuat oleh pihak yang berbeda. Untuk kavling, selisih kecil pada dimensi langsung mengubah luas dan — kalau harga memakai rupiah per meter persegi — mengubah nilai transaksi.

Lokasi AQUR Contoh dimensi di site plan Lebar jalan Status tanah (halaman resmi)
AQUR Spesial (Way Kandis) 15,00 × 7,00 = 105 m² 7 m Sertifikat induk; konsumen menerima pecahan SHGB atas nama perusahaan
AQUR 3 (Jati Agung) 8,00 × 12,00 = 96 m² 5,5 m Sertifikat induk; konsumen mendapat pecah sertifikat atas nama perusahaan
AQUR 8 (Gunung Terang) Blok kavling 96 m² 5 m + jalan utama 6 m Sertifikat induk; konsumen menerima pecah SHM atas nama perusahaan
AQUR Mentru (Kedamaian) Sket tanah A 190 m²; B dan C 100 m² Jalan aspal Tanah A/B/C, sisi 9,27–10,65 m

Contoh tiga lokasi di atas bisa dilihat langsung di halaman resminya: AQUR Spesial (Way Kandis), AQUR 3 (Jati Agung), dan AQUR 8 (Gunung Terang). Untuk membandingkan seluruh lokasi beserta kisaran harga per meter persegi, mulai dari panduan kavling Lampung dan properti Bandar Lampung.

Cara memakainya sederhana: kalikan saja. Kalau site plan menulis 15,00 × 7,00, hasilnya harus 105 m² — bukan 100 m² dan bukan 110 m². Kalau site plan hanya mencantumkan luas tanpa dimensi, minta dimensinya. Angka yang tidak bisa dihitung ulang dengan kalkulator tangan biasanya berarti ada bagian yang belum dijelaskan, misalnya jalan, saluran, atau bidang yang belum dipecah. Cara membaca gambar ini dibahas lebih rinci di artikel cara membaca site plan kavling.

Sebelum uang keluar Lima langkah mencocokkan patok dengan dokumen

Urutan ini bisa dikerjakan dalam satu kunjungan, asal datang siang hari dan membawa meteran 30 meter. Tidak perlu alat surveyor; yang dibutuhkan hanya ketelitian dan keberanian bertanya.

1

Minta site plan bernomor dan salinan sertifikat induk

Site plan tanpa nomor kavling tidak bisa dicocokkan dengan apa pun. Sertifikat induk menunjukkan pemegang hak, luas total, dan apakah tanah sedang dijaminkan.

2

Cocokkan patok dengan nomor, bukan dengan tetangga

Berdiri di kavling yang Anda tuju, lalu pastikan patok di keempat sudut sesuai nomor pada site plan. Kavling bersebelahan sering punya ukuran hampir sama; tertukar satu petak adalah kesalahan yang mahal.

3

Ukur panjang dan lebar depan

Ukur sisi depan (lebar jalan) dan sisi samping. Kalikan keduanya, bandingkan dengan luas yang tertulis di brosur dan pricelist. Selisih beberapa sentimeter itu normal; selisih satu meter perlu penjelasan.

4

Foto setiap patok dengan geotag aktif

Ini bukan sekadar dokumentasi pribadi. Pola yang sama dipakai Permen 16/2021 Pasal 19A ayat (2): foto patok dengan keterangan lokasi atau koordinat menjadi bukti pemasangan.

5

Minta pernyataan tertulis soal patok

Tanyakan: siapa yang memasang patok, kapan, dan apakah batas sudah disepakati pemilik tanah yang berbatasan. Jawaban lisan cukup untuk percakapan, tetapi hanya tulisan yang berguna saat terjadi masalah.

Kalau penjual keberatan dengan permintaan ini, bukan berarti tanahnya bermasalah. Tetapi ketidaknyamanan itu sendiri adalah informasi. Penjual yang tertib biasanya justru senang menunjukkan bahwa patok, site plan, dan sertifikat induk konsisten. Sudut pandang pemeriksaan lokasi secara umum ada di panduan survei kavling.

Dua jalur yang berbeda Patok hilang: pengembalian batas atau pengukuran kembali?

Banyak orang memakai dua istilah ini bergantian, padahal konsekuensinya berbeda. Permen ATR/BPN 16/2021 Pasal 139 membedakannya dengan rapi. Ayat (1): bila ditemukan perubahan batas yang mengakibatkan perubahan bentuk atau letak batas, dilakukan penetapan batas dan pengukuran kembali — nomor hak tidak berubah. Ayat (2): bila batas tidak berubah dan tanda batas tidak terpasang atau hilang, dapat dilakukan pengukuran dengan pengembalian batas, sepanjang muatan data dalam Gambar Ukur sesuai dengan keadaan semula.

Pengembalian batas Penetapan batas + pengukuran kembali
Kapan dipakai Patok hilang atau tidak terpasang, tetapi letak batas tidak berubah Ada perubahan bentuk atau letak batas
Dasar Permen 16/2021 Pasal 139 ayat (2); alasan permohonan di Pasal 74 huruf c Permen 16/2021 Pasal 139 ayat (1); Pasal 18 PP 24/1997
Yang terjadi Batas direkonstruksi dari data Gambar Ukur Batas ditetapkan ulang bersama pemilik berbatasan, lalu diukur
Tarif PNBP 150% dari tarif pengukuran (PP 128/2015 Pasal 4 ayat (3)) Tarif pengukuran biasa (PP 128/2015 Pasal 4 ayat (1))
Risiko Data lama harus cukup; kalau gambar ukur tidak memadai, jalur ini tidak bisa dipakai Butuh kesepakatan tetangga; kalau tidak sepakat, pengukuran sementara

Perlu dicatat, pengembalian batas bukan prosedur darurat yang bisa diminta kapan saja tanpa alasan. Permen 16/2021 Pasal 74 menempatkannya sebagai salah satu alasan sah mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah, sederajat dengan pengukuran untuk hak baru, pemecahan atau penggabungan bidang, penataan batas dalam konsolidasi tanah, dan pengukuran objek perkara di pengadilan.

Untuk kavling yang masih dalam sertifikat induk, urutan ini penting: pecah sertifikat memerlukan pengukuran bidang, dan kalau patok sudah tidak ada, pengukuran itu bisa berhenti di lapangan. Karena itu jangan heran kalau proses pecah SHM memakan waktu lebih lama pada bidang yang patoknya sudah hilang — dan jangan mau membayar penuh sebelum ada kejelasan jadwal.

Alur praktis yang dipakai Kantor Pertanahan: cek dulu luas dan batas di sertifikat, bicarakan baik-baik dengan pemilik berbatasan, baru ajukan permohonan pengukuran ke loket kantor pertanahan setempat. Petugas ukur datang ke lokasi dan biasanya mengundang pihak-pihak yang berbatasan. Kalau setelah pengukuran masih berbeda pendapat, jalur mediasi lewat kantor pertanahan atau kelurahan jauh lebih cepat dan murah daripada langsung ke pengadilan — dan pengadilan semestinya menjadi langkah terakhir, bukan pembuka.

Bukan tebakan Rumus biaya pengukuran dan pengembalian batas

Tarif pengukuran bidang tanah bukan urusan kantor pertanahan setempat, melainkan ditetapkan dalam PP 128/2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP. Pasal 4 ayat (1) huruf a memberi rumus untuk luas sampai dengan 10 hektar: Tu = (L ÷ 500 × HSBKu) + Rp100.000. Huruf b dan c memakai pembagi 4.000 dan 10.000 untuk bidang yang jauh lebih luas, dengan tambahan tetap yang lebih besar. Ayat (2) menetapkan pengukuran massal 75% dari tarif itu, ayat (3) menetapkan pengembalian batas 150% dari tarif, dan ayat (4) menetapkan legalisasi gambar ukur surveyor berlisensi 30% dari tarif.

Luas bidang (contoh kavling) Pengukuran (Tu) Pengembalian batas (150%)
96 m² (AQUR 3) Rp115.360 Rp173.040
100 m² (AQUR Mentru B/C) Rp116.000 Rp174.000
105 m² (AQUR Spesial) Rp116.800 Rp175.200
114 m² (AQUR 3 tipe besar) Rp118.240 Rp177.360
190 m² (AQUR Mentru A) Rp130.400 Rp195.600

Angka di atas memakai HSBKu Rp80.000 — nilai contoh yang dipakai sendiri dalam penjelasan resmi PP 128/2015, sehingga hasilnya bisa dicocokkan dengan contoh di lampiran (luas 300 m² menghasilkan Rp148.000 untuk pengukuran dan Rp222.000 untuk pengembalian batas). Yang perlu Anda tahu: HSBKu adalah harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran yang ditetapkan untuk tahun berkenaan dan berbeda antar daerah. Jadi tabel ini menunjukkan cara menghitung dan urutan besaran, bukan tagihan resmi tahun ini.

Ada beberapa komponen lain yang sah dan sering terlewat. Kutipan Surat Ukur dikenakan Rp100.000 per bidang menurut Lampiran PP 128/2015 — dokumen inilah yang Anda butuhkan untuk melihat dimensi resmi kavling. Di luar PNBP, siapkan biaya patok fisik (pipa besi atau paralon berisi beton), transport petugas, dan — bila memakai surveyor berlisensi untuk legalisasi gambar ukur — tarif 30% dari Tu. Semua itu berbeda dari biaya AJB, BPHTB, dan balik nama, yang dihitung terpisah oleh PPAT.

Satu hal yang tidak boleh dilakukan: menebak angka lalu memasukkannya ke perjanjian. Minta hitungan tertulis ke Kantor Pertanahan sebelum menyanggupi biaya pengukuran, dan jangan memakai angka artikel ini sebagai dasar menagih siapa pun.

Kalau tetangga menolak Pengukuran tetap bisa jalan — dengan catatan resmi

Ketakutan terbesar pembeli kavling bukan patok yang hilang, melainkan tetangga yang menolak menandatangani batas. PP 24/1997 sudah mengantisipasi ini. Pasal 19 ayat (1): bila tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak dan pemilik yang berbatasan, pengukuran diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas bidang tanah. Ayat (2) mengatur hal serupa bila salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil.

Yang membuat pengukuran sementara ini tetap tertib: ayat (3) mewajibkan dibuat berita acara mengenai pengukuran sementara beserta alasan belum adanya kesepakatan, dan ayat (4) mewajibkan gambar ukur diberi catatan atau tanda bahwa batas tersebut masih sementara. Ayat (5) menutup lingkaran: begitu tercapai kesepakatan lewat musyawarah, atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, data pada peta pendaftaran disesuaikan.

Praktisnya ada dua hal yang sering dilupakan orang. Pertama, pengukuran sementara bukan kekalahan — itu justru bukti bahwa Anda menempuh jalur resmi. Kedua, jangan membangun pagar permanen, menanam pohon besar, atau mendirikan bangunan tepat di atas batas yang masih berstatus sementara; kalau batasnya kelak bergeser, Anda sendiri yang harus membongkar. Untuk kavling yang belum Anda tempati, cukup patok dan dokumentasi.

Sengketa batas juga bukan alasan menunda pengukuran. Kalau bidang tanah menjadi objek perkara, Permen 16/2021 Pasal 74A mengatur pengukuran atas permintaan hakim, dengan biaya dibebankan kepada pihak penggugat, dan hasilnya berupa peta bidang tanah dengan nomor identifikasi sementara. Artinya, pengadilan pun memakai data ukur — bukan argumen siapa yang lebih dulu memindahkan patok.

Setelah jadi milik Anda Enam langkah merawat batas kavling

Tanggung jawab patok berpindah bersama hak. Setelah AJB dan balik nama, tidak ada lagi developer atau penjual yang bisa ditagih soal patok — kecuali ada perjanjian tertulis yang menyebut lain. Karena itu, lakukan enam hal ini sejak awal.

Checklist pemilik kavling

Semuanya murah, dan jauh lebih murah daripada sengketa batas.

1

Simpan salinan surat ukur

Minta Kutipan Surat Ukur (PNBP Rp100.000 per bidang) atau salinan peta bidang tanah. Ini rujukan dimensi resmi kavling Anda.

2

Pasang patok permanen

Permen ATR/BPN 3/1997 Pasal 22 menyebut tanda batas untuk bidang di bawah 10 ha, antara lain pipa besi panjang minimal 100 cm bergaris tengah 5 cm, ditanam 80 cm, sisa 20 cm dicat merah; atau pipa paralon berisi beton; atau kayu kuat.

3

Foto patok setelah terpasang

Aktifkan geotag, ambil dari dua arah, dan simpan di tempat yang tidak hilang bersama ponsel lama.

4

Catat kesepakatan dengan tetangga

Cukup satu lembar: gambar batas, nama pemilik berbatasan, tanggal, tanda tangan, dan foto. Ini bukan akta, tapi sangat berguna saat dibutuhkan.

5

Periksa setelah ada pekerjaan di sebelah

Penggalian, pembangunan pagar, atau pengerjaan jalan hampir selalu menggeser patok. Seminggu setelahnya adalah waktu terbaik untuk mengecek.

6

Jangan memindahkan patok sendiri

Mengubah letak batas bukan urusan kesepakatan lisan. Jalurnya tetap penetapan batas dan pengukuran oleh Kantor Pertanahan.

Untuk kavling yang dibiarkan kosong beberapa tahun, biaya merawat batas jauh lebih kecil daripada biaya mengurusnya setelah bersengketa. Kewajiban tahunan seperti PBB juga sebaiknya tidak menumpuk — rinciannya ada di panduan pajak tanah kosong.

Pertanyaan umum Soal patok dan batas tanah yang paling sering ditanyakan

Apakah patok batas wajib ada di setiap kavling?

Ya, sebagai penanda fisik. PP 24/1997 Pasal 17 ayat (1) menyebut penempatan tanda batas di setiap sudut bidang tanah, dan ayat (3) mewajibkan pemegang hak memasang serta memeliharanya. Permen ATR/BPN 16/2021 Pasal 19A menambahkan bahwa pemasangan itu tanggung jawab pemohon dan hasil pemotretannya menjadi syarat kelengkapan berkas.

Kalau patok hilang, apakah sertifikat jadi tidak sah?

Tidak. Sertifikat tetap sah karena mengacu pada data ukur di Kantor Pertanahan, bukan pada patok. Yang terganggu adalah kepastian di lapangan: batas menjadi asumtif dan rawan salah tafsir dengan pemilik berbatasan. Solusinya pengukuran dengan pengembalian batas.

Berapa biaya pengembalian batas?

Menurut PP 128/2015 Pasal 4 ayat (3), 150% dari tarif pengukuran biasa. Untuk bidang 105 m², dengan HSBKu contoh Rp80.000, tarif pengukuran Rp116.800 dan pengembalian batas Rp175.200. Angka riil bergantung HSBKu tahun berjalan di provinsi Anda — minta hitungan resmi ke Kantor Pertanahan.

Bolehkah saya minta BPN mengukur sebelum membeli?

Pengukuran bidang tanah diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan Permen 16/2021 Pasal 74 membuka alasan permohonan antara lain untuk pemecahan bidang serta pengembalian batas. Dalam praktik, pembeli biasanya meminta penjual atau developer yang mengajukan. Yang penting: jangan bayar lunas sebelum ada kejelasan jadwal pengukuran dan pecah sertifikat.

Luas di sertifikat berbeda dengan site plan developer, mana yang dipakai?

Yang mengikat adalah hasil ukur dalam surat ukur dan sertifikat. Site plan hanya gambar rencana. Perlu diketahui, Lampiran Permen 16/2021 memuat pernyataan pemohon bahwa bila luas hasil ukur lebih kecil dari luas pada alas hak, ia menerima luas hasil ukur petugas. Karena itu selisih luas sebaiknya dibicarakan sebelum akad, bukan sesudah.

Bagaimana kalau tetangga menolak menandatangani batas?

Pengukuran tetap bisa dilakukan secara sementara berdasarkan batas kenyataan di lapangan (PP 24/1997 Pasal 19 ayat (1)). Petugas membuat berita acara dan gambar ukur diberi catatan bahwa batas masih sementara (ayat (3) dan (4)). Setelah ada kesepakatan atau putusan pengadilan, data peta pendaftaran disesuaikan.

Apakah patok kayu cukup?

Untuk bidang di bawah 10 hektar, Permen ATR/BPN 3/1997 Pasal 22 mengizinkan kayu kuat seperti kayu besi, bengkirai, atau jati dengan ukuran tertentu, di samping pipa besi dan pipa paralon berisi beton. Kendalanya bukan legalitas, tapi daya tahan: kayu lebih cepat lapuk dan lebih mudah dicabut. Untuk kavling yang akan lama kosong, pipa besi atau paralon berisi beton lebih hemat dalam jangka panjang.

Kalau saya beli kavling AQUR, patoknya sudah terpasang saat serah terima?

Patok dipasang pada tahap pengukuran bidang, dan untuk kavling yang masih dalam sertifikat induk pengukuran itu menyatu dengan proses pecah sertifikat. Karena status serta jadwal pemasangan bisa berbeda per lokasi dan per tahap penjualan, minta kepastian tertulis dari PIC atau marketing — jangan mengasumsikan. Yang bisa Anda pegang sekarang: nomor kavling dan dimensi di site plan, serta status sertifikat yang dicantumkan di halaman lokasi.

Kesimpulan

Patok batas adalah penanda, bukan sumber hukum. Yang mengikat adalah surat ukur dan peta bidang tanah di Kantor Pertanahan; patok hanya wajib mengikuti keduanya. Karena itu urutan yang aman untuk pembeli kavling sederhana: cocokkan patok dengan nomor site plan sebelum membayar, catat siapa yang memasang dan kapan, lalu rawat patok itu setelah kavling menjadi milik Anda. Kalau patok hilang dan letak batas tidak berubah, jalurnya pengembalian batas; kalau batasnya memang berubah, jalurnya penetapan batas dan pengukuran kembali. Keduanya prosedur resmi dengan tarif yang sudah ditetapkan, bukan urusan negosiasi di lapangan.

Sumber acuan: PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 1 angka 17, Pasal 14, 17, 18, dan 19 (teks resmi) · Permen ATR/BPN 16/2021, khususnya Pasal 19A, 74, 74A, dan 139 (teks resmi) · PP 128/2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP, Pasal 4 dan Lampiran (teks resmi) · Permen ATR/BPN 3/1997 Pasal 22 soal bentuk dan ukuran tanda batas, dikutip dari laman resmi Kanwil ATR/BPN Sumatera Barat · langkah penyelesaian sengketa batas dari Kantah Banjarnegara. Data dimensi, lebar jalan, dan status sertifikat kavling dari halaman lokasi resmi AQUR; harga dan jadwal dapat berubah.

Mau memastikan batas kavling sebelum membeli?

Tim AQUR bisa menunjukkan site plan bernomor, menjelaskan status sertifikat tiap lokasi, dan menemani pengecekan patok di lapangan. Konsultasi awal tanpa biaya.

Chat WhatsApp Sekarang

📱 WA: 0857-6816-8380 · 📸 Instagram: @aqurpropertyofficial
📍 Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Bandar Lampung (Senin–Sabtu)
AQUR Property — “Investasi Cerdas, Untuk Masa Depan”. Developer & pemasaran properti di Bandar Lampung yang menyediakan kavling siap bangun bersertifikat SHM. Harga, ketersediaan unit, dan skema pembayaran dapat berubah — konfirmasi via WhatsApp marketing 0857-6816-8380.
Scroll to Top