← Semua Artikel / PPJB Kavling: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Isi & yang Wajib Dicek
PPJB Kavling: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Isi & yang Wajib Dicek
Sebelum ada AJB, balik nama, dan sertifikat atas nama Anda, ada satu dokumen yang lebih dulu mengikat: PPJB. Di dokumen inilah tertulis apa yang terjadi kalau cicilan macet, kalau unit ternyata beda, atau kalau jual beli batal. Panduan ini menjelaskan isi wajibnya menurut aturan yang berlaku, bedanya dengan AJB, dan 12 hal yang harus Anda baca sebelum tanda tangan.
Kenapa penting Dokumen yang paling sering dibaca setengah
Membeli kavling berarti menyiapkan uang ratusan juta, tetapi dokumen yang Anda tanda tangani di awal biasanya hanya beberapa lembar. Di situlah hampir semua pembeli berhenti membaca: angka DP dicermati, klausul di halaman kedua dilewati. Padahal PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) adalah dokumen yang menentukan posisi Anda selama berbulan-bulan ke depan β bahkan bertahun-tahun kalau tenornya panjang.
Secara hukum, jual beli diatur Pasal 1457 KUHPerdata: penjual mengikatkan diri menyerahkan hak milik atas tanah, pembeli membayar harga. PPJB adalah perjanjian pendahuluan yang mengikat kedua pihak sebelum jual beli itu dinyatakan sempurna lewat AJB di hadapan PPAT. Artinya, selama fase cicilan, PPJB-lah satu-satunya dokumen yang melindungi uang yang sudah Anda setorkan.
Kalau nanti muncul selisih β unit tidak sesuai, jadwal akta mundur, atau pembatalan β yang dibaca bukan brosur atau chat WhatsApp, melainkan klausul di PPJB. Karena itu artikel ini kami susun sebagai daftar periksa, bukan sekadar penjelasan istilah. Untuk urutan uangnya (booking, DP, cicilan, pelunasan) sudah kami bahas terpisah di booking fee vs DP.
PPJB
Perjanjian pendahuluan: mengikat penjual untuk menjual dan pembeli untuk membeli, dengan syarat yang disepakati. Belum memindahkan hak milik.
AJB
Akta Jual Beli yang dibuat PPAT. Inilah bukti sah peralihan hak dan dasar balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan.
Sertifikat (SHM)
Bukti kepemilikan yang sudah tercatat atas nama Anda. Terbit setelah AJB didaftarkan dan balik nama selesai.
Kuitansi & jadwal bayar
Bukti uang masuk. Menurut PP 34/2016, PPJB untuk keperluan pajak bisa berbentuk antara lain surat pemesanan unit atau kuitansi pembayaran uang muka.
Dalam satu tabel PPJB, AJB, dan sertifikat: bedanya di mana
Tiga dokumen ini sering dianggap sama karena semuanya berisi nama, luas tanah, dan harga. Fungsinya jauh berbeda, dan tahu bedanya membuat Anda tidak salah menagih hak.
| Aspek | PPJB | AJB | Sertifikat (SHM) |
|---|---|---|---|
| Dibuat oleh | Notaris (ideal) atau para pihak sendiri sebagai akta bawah tangan | PPAT | Kantor Pertanahan (BPN) |
| Kekuatan bukti | Mengikat para pihak; versi akta notaris termasuk akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdata) | Akta otentik; bukti sah terjadinya jual beli | Bukti kepemilikan yang terdaftar |
| Akibat hukum | Belum memindahkan hak milik β baru janji untuk menjual dan membeli | Hak atas tanah berpindah ke pembeli | Kepemilikan resmi tercatat atas nama pembeli |
| Kapan dibuat | Setelah unit dipilih, saat syarat AJB belum seluruhnya selesai | Setelah harga lunas, pajak dibayar, dan sertifikat siap dialihkan | Setelah AJB didaftarkan ke Kantor Pertanahan |
| Kalau bermasalah | Dasar gugatan wanprestasi ke penjual | Bisa dibatalkan pengadilan bila ada cacat | Dasar sengketa kepemilikan |
Satu konsekuensi praktis: punya PPJB tidak berarti tanahnya sudah milik Anda. Yang berpindah baru hak tagih dan kewajiban. Karena itu, jangan pernah menganggap proses selesai ketika cicilan lunas β setelah lunas masih ada AJB, BPHTB, dan balik nama. Tahapannya kami uraikan di pecahan SHM & balik nama.
Dua bentuk PPJB belum lunas dan PPJB lunas
Praktik notaris membedakan dua situasi, dan perbedaannya penting bagi Anda sebagai pembeli.
PPJB belum lunas
Harga belum dibayar penuh, biasanya karena cicilan. Isinya janji-janji: jadwal bayar, hak dan kewajiban, kapan AJB akan dibuat. Ini fase paling umum di pembelian kavling berskema tenor.
PPJB lunas
Harga sudah dibayar penuh, tetapi AJB belum bisa dibuat karena urusan administrasi: sertifikat induk belum pecah, peralihan hak masih diproses, atau pajak belum tuntas. Di titik inilah pembeli paling rawan dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
Yang wajib ada di keduanya
Tanggal atau tenggat kapan AJB dibuat, plus konsekuensi bila tenggat itu lewat. Tanpa dua hal ini, PPJB lunas mudah berubah jadi janji tanpa ujung.
Kalau Anda membeli dengan tenor panjang, posisi Anda berada di kolom pertama selama bertahun-tahun. Karena itu klausul pembatalan dan denda harus dibaca sebelum cicilan pertama, bukan saat masalah muncul.
Aturan yang berlaku 11 isi minimal PPJB menurut PP 12/2021
Untuk objek rumah atau rumah susun, syarat dan isi PPJB diatur tegas: Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023) dan turunannya, PP No. 12 Tahun 2021. PP 12/2021 Pasal 1 angka 11 mendefinisikan PPJB sebagai kesepakatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris, sedangkan Pasal 22J menyebut isi minimalnya.
Untuk kavling berupa tanah kosong, PPJB tunduk pada KUHPerdata (Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1457 tentang jual beli) ditambah aturan PPAT saat naik ke AJB. Meski begitu, daftar isi minimal di bawah ini adalah patokan praktik yang sehat β dan inilah yang kami pakai sebagai daftar periksa.
| Isi minimal PPJB | Isinya apa | Untuk kavling: yang perlu dipastikan |
|---|---|---|
| 1. Identitas para pihak | Nama, identitas, dan kedudukan penjual serta pembeli | Nama penjual harus sama dengan nama di sertifikat, atau pihak yang punya kuasa sah |
| 2. Uraian objek | Data fisik dan letak objek yang diperjanjikan | Luas mΒ², blok/nomor, batas-batas, dan site plan terlampir |
| 3. Harga & tata cara pembayaran | Harga total, waktu, dan cara pembayaran | Harga total (bukan hanya DP), jadwal tiap pembayaran, dan tanggal jatuh tempo |
| 4. Jaminan penjual | Jaminan kepemilikan sah dan objek tidak dalam sengketa | Tanah SHM, tidak sedang dijaminkan, tidak dalam sengketa waris |
| 5. Hak & kewajiban para pihak | Apa yang boleh dan wajib dilakukan masing-masing pihak | Kewajiban penjual menyerahkan dokumen dan mengurus AJB |
| 6. Waktu serah terima | Kapan objek dan dokumen diserahkan | Untuk kavling: kapan sertifikat hasil balik nama diserahkan |
| 7. Pengalihan hak | Boleh atau tidak objek dialihkan sebelum AJB | Kalau ingin bisa dijual lagi sebelum akta, syaratnya harus tertulis di sini |
| 8. Pembatalan & berakhirnya PPJB | Kapan perjanjian batal dan apa akibatnya | Berapa uang yang kembali dan berapa yang hangus β klausul terpenting |
| 9. Penyelesaian sengketa | Cara dan tempat penyelesaian bila terjadi perselisihan | Musyawarah dulu, lalu domisili hukum yang jelas |
| 10. Pemeliharaan & penggunaan bangunan | Kewajiban pemeliharaan dan peruntukan bangunan | Tidak relevan untuk tanah kosong β ganti dengan klausul biaya & pajak |
| 11. Status kepemilikan tanah | Syarat kepastian status tanah sebelum PPJB | Nomor SHM, atas nama siapa, sudah pecah atau masih induk |
Perhatikan butir 10 dan 11. Untuk kavling, klausul pemeliharaan bangunan tidak berlaku, sementara status sertifikat justru wajib diperjelas. Selain itu, tambahkan satu hal yang tidak ada di daftar rumah: siapa menanggung BPHTB, jasa PPAT, dan biaya balik nama. Rinciannya ada di biaya beli kavling: BPHTB dan notaris.
Sebelum tanda tangan 12 hal yang wajib Anda baca
Bawa daftar ini saat tanda tangan. Kalau ada poin yang dijawab "nanti diurus", berarti poin itu belum jadi kesepakatan.
Checklist membaca PPJB kavling
Dua belas poin, urut dari yang paling sering menimbulkan masalah:
Nama penjual = nama di sertifikat
Kalau berbeda, harus ada surat kuasa yang sah dan dibuat notaris. Minta salinannya.
Nomor dan luas SHM cocok
Cocokkan angka di sertifikat dengan yang ditawarkan. Selisih luas harus dijelaskan tertulis.
Batas-batas dan site plan
Pastikan blok/nomor di PPJB sama dengan gambar yang Anda lihat saat survei.
Harga total, bukan hanya DP
Angka DP mudah diingat, harga total yang menentukan sisa kewajiban Anda.
Jadwal pembayaran
Tanggal dan nominal per pembayaran, bukan "setiap bulan" tanpa tanggal.
Denda keterlambatan
Berapa persen, dihitung dari apa, dan apakah berlaku dua arah (pembeli dan penjual).
Klausul pembatalan
Berapa uang yang kembali, berapa yang hangus, dan dalam kondisi apa.
Tenggat AJB setelah lunas
Tanpa tenggat, penjual tidak bisa dituntut wanprestasi karena tidak ada yang dilanggar.
Siapa bayar BPHTB, PPAT, balik nama
Biasanya pembeli menanggung BPHTB dan biaya akta β pastikan angkanya masuk hitungan Anda.
Boleh pindah tangan sebelum AJB?
Kalau Anda berencana menjual lagi sebelum akta, syaratnya harus ada di perjanjian.
Rencana pecah sertifikat
Kalau masih induk, minta tahapan dan siapa yang mengurus, bukan janji lisan.
Salinan untuk Anda
Minta satu salinan lengkap bertanda tangan kedua pihak. Tanpa salinan, posisi Anda lemah saat berselisih.
Praktik di lapangan Lima jebakan yang paling sering muncul
PPJB bawah tangan tanpa salinan
Sah sebagai perjanjian, tetapi kekuatan pembuktiannya lebih rendah daripada akta notaris (Pasal 1869 KUHPerdata). Kalau memang bukan akta notaris, minimal pastikan ada salinan bertanda tangan kedua pihak.
Janji AJB tanpa tanggal
"Nanti setelah sertifikat pecah" tanpa batas waktu adalah kalimat paling mahal dalam jual beli tanah. Minta tanggal, atau tahapan yang bisa diukur.
Denda hanya untuk pembeli
Banyak PPJB mengatur denda telat bayar, tetapi diam soal penjual yang telat menyerahkan dokumen. Perjanjian yang sehat mengatur keduanya.
Transfer ke rekening pribadi tanpa dokumen
Pastikan nama pemilik rekening konsisten dengan dokumen jual beli. Simpan bukti transfer dan kuitansi bernomor untuk setiap pembayaran.
Penjual bukan pemilik, hanya "kuasa"
Kuasa menjual harus spesifik, dibuat notaris, dan tidak melebihi kewenangan pemilik. Verifikasi ke notaris yang membuatnya.
Di AQUR Kapan PPJB muncul dalam alur pembelian kavling
Alur pembelian kavling di AQUR berjalan bertahap dan berurutan: pilih unit dan lakukan survei, bayar tanda jadi bila skema memakainya, bayar DP sesuai jadwal, jalankan cicilan sesuai tenor, lalu setelah lunas dibuat AJB di PPAT, BPHTB dibayar, dan sertifikat dibalik nama. Perjanjian pembelian/PPJB ditandatangani setelah unit dipilih dan skema pembayaran disepakati β dan selama cicilan berjalan, dokumen itulah pengikat Anda.
| Lokasi | Luas tanah | DP (materi resmi) | Tenor (maks.) |
|---|---|---|---|
| AQUR Spesial β Way Kandis | 105 mΒ² | Mulai Rp20 juta | 48 bulan |
| AQUR Mentru β Kedamaian | 190 mΒ² | 50% dari harga jual | 12 bulan |
| AQUR 8 β Gunung Terang | 85 & 88 mΒ² | Minimal Rp20 juta | 48 bulan |
| AQUR 4 β Banjar Agung | 96β137 mΒ² | Mulai Rp10 juta | 48 bulan |
| AQUR 3 β Banjar Agung | 90β114 mΒ² | Minimal Rp10 juta | 36 bulan |
Angka DP dan tenor di atas diambil dari flyer resmi masing-masing lokasi. Perhatikan efeknya pada PPJB: tenor 48 bulan berarti Anda berada di fase PPJB sekitar empat tahun, sedangkan AQUR Mentru dengan tenor 12 bulan jauh lebih cepat menuju AJB. Semakin panjang tenor, semakin penting klausul pembatalan dan jadwal AJB β karena semakin lama pula uang Anda berada di tangan penjual.
Untuk memilih lokasi dan luas sebelum sampai ke tahap tanda tangan, mulai dari cara survei kavling dan checklist kavling siap bangun.
Kalau bermasalah Penjual tidak menjalankan PPJB: lima langkah berurutan
Wanprestasi bukan hal yang harus langsung berakhir di pengadilan. Urutan berikut menjaga biaya tetap wajar dan bukti tetap rapi.
1. Kumpulkan bukti dalam satu folder
PPJB, kuitansi, bukti transfer, brosur, tangkapan layar iklan, dan chat dengan marketing. Semua yang menyebut janji tanggal atau fasilitas.
2. Kirim somasi tertulis
Sebut pasal yang dilanggar dan beri tenggat yang wajar (umumnya 7β14 hari). Kirim ke alamat yang tercantum di PPJB, simpan bukti pengiriman.
3. Buka opsi penyelesaian
Tukar unit, jadwal ulang pembayaran, atau pengembalian dana. Tulis hasil kesepakatannya sebagai addendum, jangan hanya lisan.
4. Jalur konsumen atau mediasi
UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 memberi konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Untuk sengketa konsumen tersedia BPSK; mediasi lewat notaris juga sering lebih cepat.
5. Gugatan wanprestasi
Langkah terakhir. PPJB yang dibuat sebagai akta notaris memberi kekuatan pembuktian yang kuat (Pasal 1870 KUHPerdata).
Catatan jujur: bagian ini panduan umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk nilai transaksi ratusan juta, konsultasikan dokumen Anda ke advokat atau notaris β biayanya jauh lebih kecil daripada risiko kehilangan DP.
FAQ Pertanyaan umum soal PPJB kavling
Apa itu PPJB dalam jual beli kavling?
PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) adalah perjanjian pendahuluan yang mengikat penjual untuk menjual dan pembeli untuk membeli kavling dengan harga serta syarat yang disepakati. PPJB dibuat sebelum AJB dan belum memindahkan hak milik β peralihan baru terjadi lewat AJB di hadapan PPAT.
Apa beda PPJB dan AJB?
PPJB mengikat para pihak untuk melaksanakan jual beli, sedangkan AJB adalah akta otentik PPAT yang menjadi bukti sah peralihan hak dan dasar balik nama sertifikat. PPJB bisa berbentuk akta notaris atau akta bawah tangan; AJB selalu dibuat oleh PPAT.
Apakah PPJB wajib dibuat di hadapan notaris?
Untuk objek rumah dan rumah susun, PP No. 12 Tahun 2021 Pasal 1 angka 11 menyebut PPJB dibuat di hadapan notaris. Untuk tanah kavling, PPJB yang tidak dibuat notaris tetap sah sebagai akta bawah tangan, tetapi kekuatan pembuktiannya lebih rendah. Praktik yang aman: dibuat notaris.
Apakah dengan PPJB tanah sudah jadi milik saya?
Belum. PPJB hanya mengikat janji jual beli. Kepemilikan berpindah setelah AJB dibuat PPAT dan balik nama didaftarkan ke Kantor Pertanahan, lalu sertifikat terbit atas nama Anda.
Berapa lama masa berlaku PPJB?
Tidak ada batas baku dalam undang-undang. PPJB berakhir ketika kewajiban para pihak dipenuhi β biasanya saat AJB dibuat β atau sesuai klausul pembatalan. Karena itu perjanjian yang sehat mencantumkan tenggat kapan AJB akan dibuat.
Bolehkah kavling dijual lagi sebelum AJB?
Untuk rumah, PP 12/2021 mengatur pengalihan hak sebelum AJB hanya boleh dengan persetujuan tertulis pelaku pembangunan dan dilakukan di hadapan notaris. Untuk kavling tanah, yang mengikat adalah klausul pengalihan hak di PPJB Anda β periksa sebelum berencana menjual lagi.
Apakah PPJB bisa dibatalkan sepihak?
Pembatalan harus mengikuti klausul yang disepakati, bukan kehendak satu pihak. Kalau salah satu pihak membatalkan di luar kesepakatan, pihak lain dapat menuntut wanprestasi. Karena itu klausul pembatalan dan pengembalian uang wajib dibaca sejak awal.
Biaya apa yang muncul saat naik dari PPJB ke AJB?
Umumnya BPHTB untuk pembeli (tarif maksimal 5% dikali nilai perolehan setelah dikurangi NPOPTKP), PPh final penjual 2,5% dari nilai pengalihan menurut PP 34/2016, jasa PPAT/notaris, serta biaya balik nama dan pecah sertifikat. Besaran resmi mengikuti ketetapan pemerintah daerah setempat.
Kesimpulan
PPJB adalah dokumen yang mengikat jauh sebelum tanah benar-benar menjadi milik Anda. Yang membuat pembelian aman bukan tebalnya perjanjian, melainkan jelasnya empat hal: objek (blok, nomor, luas), uang (harga total, DP, jadwal), tenggat (kapan AJB dibuat), dan konsekuensi (apa yang terjadi bila batal atau telat). Baca keempatnya sebelum tanda tangan, dan simpan salinan lengkap di tangan Anda.
Sumber acuan: ketentuan PPJB merujuk PP No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pasal 1 angka 11, Pasal 22I, Pasal 22J) dan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 42 sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023; syarat sah perjanjian dan jual beli merujuk KUHPerdata Pasal 1320, 1457, 1868, 1869, dan 1870; ketentuan pajak merujuk PP No. 34 Tahun 2016 tentang PPh atas pengalihan hak atas tanah/bangunan dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (BPHTB); hak konsumen merujuk UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4. Ringkasan regulasi PPJB dapat dibaca di Hukumproperti.com dan SIP Law Firm. Luas tanah, DP minimum, dan tenor diambil dari flyer resmi lokasi AQUR Property yang dipublikasikan di blog ini serta pricelist yang berlaku Oktober 2026. Panduan menyeluruh kavling di Lampung ada di artikel pilar kami.
Mau membaca contoh PPJB sebelum memutuskan?
Sebutkan lokasi dan luas kavling yang Anda incar, marketing kami akan mengirim rincian harga, DP, tenor, dan contoh dokumen pembelian β tertulis, bukan lisan.
π Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Bandar Lampung (SeninβSabtu)
Pingback: Cara Memilih Developer Kavling: Cek Badan Hukum & Rekening
Pingback: Sertifikat Elektronik Kavling: Cek Asli & Biaya Alih Media
Pingback: Sewa Tanah Kavling: Perjanjian, Pajak 10% & Risiko