← Semua Artikel / Tanah Kena Tol: Apa Hak Anda & Cara Menghitung Ganti Untung
Tanah Kena Tol: Apa Hak Anda dan Cara Menghitung Ganti Untung
Jalan tol termasuk proyek untuk kepentingan umum, dan tanah yang masuk penetapan lokasi wajib dilepas dengan ganti kerugian. Yang jarang dijelaskan: nilainya dikunci pada tanggal pengumuman penetapan lokasi, sisa bidang di bawah 100 m² bisa diminta diganti utuh, dan pembeli yang sertifikatnya belum balik nama berada di posisi paling lemah. Ini urutan aturannya, pasal per pasal.
Kenapa ini urusan pembeli kavling, bukan cuma pemilik tanah besar
Selama ini artikel soal pengadaan tanah untuk jalan tol selalu ditulis dari sisi pemilik lahan puluhan hektar atau dari sisi pemerintah. Padahal di Lampung, tempat koridor tol Trans Sumatra sudah lama membelah kabupaten dan kota, yang paling sering terkena justru bidang-bidang kecil: kavling 96–105 m², tanah warisan yang sudah dipecah, dan kebun sempit di tepi jalan desa. Bagi pemiliknya, satu jalur selebar 20–30 meter yang melintas bisa menghabiskan sepertiga bidang.
Ada tiga hal yang membuat kasus kavling berbeda dari kasus lahan luas. Pertama, begitu lokasi ditetapkan, tanah di dalamnya tidak lagi bebas diperjualbelikan — Pasal 27 ayat (3) UU 2/2012 menyebut pemilik hanya dapat mengalihkan haknya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Kedua, pada bidang kecil, sisa tanah setelah dipotong hampir selalu tidak lagi bisa dipakai sesuai peruntukannya, dan justru di situlah aturan bidang sisa bekerja. Ketiga, harga kavling yang dijual developer dibentuk oleh tanah ditambah pekerjaan pematangan dan jalan; yang dinilai Penilai tidak otomatis sama dengan harga jual itu.
Istilah resminya ganti kerugian
Undang-Undang menyebutnya “ganti kerugian” — penggantian yang layak dan adil (Pasal 1 angka 10 UU 2/2012). “Ganti untung” hanya sebutan sehari-hari, dan tidak ada dasar hukum untuk menuntut keuntungan di atas nilai pasar.
Penlok = titik balik
Sejak penetapan lokasi diumumkan, nilai ganti kerugian dikunci ke tanggal pengumuman itu (Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) UU 2/2012). Harga pasar yang naik setahun kemudian tidak menaikkan nilainya.
Bukti hak jadi penentu
Pasal 41 ayat (3) UU 2/2012: bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan penerima ganti kerugian adalah satu-satunya alat bukti yang sah dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. Siapa yang namanya tercatat, dia yang berhak.
Catatan penting sebelum lanjut
Tulisan ini murni panduan hukum dan bukan pemberitahuan proyek. AQUR tidak menyatakan satu pun lahannya terkena rencana jalan tol. Kalau Anda memegang bidang di koridor yang disebut dalam berita, satu-satunya sumber yang mengikat adalah dokumen penetapan lokasi (Penlok) yang diumumkan gubernur — bukan kabar di grup WhatsApp, bukan pula peta tidak resmi.
Dasar hukum utama
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan aturan pelaksana PP No. 19 Tahun 2021.
Jalan tol masuk daftar
Pasal 10 huruf b UU 2/2012 menyebut jalan umum, jalan tol, terowongan, dan jalur kereta api sebagai kepentingan umum.
Empat tahap dan batas waktu yang tertulis di undang-undang
Pengadaan tanah tidak dimulai dari tukang ukur yang datang ke pekarangan. Pasal 13 UU 2/2012 menetapkan empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Setiap tahap punya dokumen dan tenggat. Kalau seseorang mengaku “tim tol” tetapi tidak bisa menunjukkan dokumen perencanaan atau surat tugas, Anda berhak menolak berdiskusi angka.
| Tahap | Yang terjadi | Tenggat resmi |
|---|---|---|
| Perencanaan | Dokumen perencanaan: maksud, letak, luas, status tanah, perkiraan nilai tanah (Pasal 15) | Disusun instansi yang memerlukan tanah |
| Persiapan | Pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal lokasi | Pendataan awal ≤ 30 hari kerja (Pasal 18) |
| Persiapan | Konsultasi publik untuk menyepakati lokasi, lalu berita acara kesepakatan | ≤ 60 hari kerja; bila ada keberatan, ulang ≤ 30 hari kerja (Pasal 20) |
| Penetapan lokasi | Gubernur menetapkan dan mengumumkan lokasi (Penlok) | Berlaku 2 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun (Pasal 24) |
| Pelaksanaan | Inventarisasi dan identifikasi bidang, lalu hasilnya diumumkan di kantor desa dan kecamatan | Inventarisasi ≤ 30 hari kerja; pengumuman ≤ 14 hari kerja (Pasal 28–29) |
| Pelaksanaan | Penilaian ganti kerugian oleh Penilai bersertifikat | ≤ 30 hari sejak berita acara penugasan (Pasal 68 PP 19/2021) |
| Pelaksanaan | Musyawarah menetapkan bentuk dan besaran ganti kerugian | ≤ 30 hari kerja (Pasal 37 UU) |
| Pembayaran | Validasi pelaksana, lalu pembayaran bersamaan dengan pelepasan hak | Validasi ≤ 5 hari; pembayaran ≤ 17 hari setelah validasi (Pasal 78 PP 19/2021) |
Tahap persiapan adalah satu-satunya momen di mana suara warga benar-benar menentukan lokasi, bukan sekadar harga. Pasal 19 ayat (1) menyebut konsultasi publik diadakan untuk memperoleh kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Kalau tetap ada keberatan setelah konsultasi ulang, gubernur membentuk tim kajian yang wajib memberi rekomendasi dalam 14 hari kerja (Pasal 21). Jika rekomendasinya menolak keberatan, pintu berikutnya adalah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 30 hari kerja sejak Penlok dikeluarkan (Pasal 23), dengan putusan ≤ 30 hari kerja dan kasasi ≤ 14 hari kerja ke Mahkamah Agung.
Tiga tenggat yang paling sering terlewat
Yang dinilai bidang per bidang, bukan harga borongan
Pasal 33 UU 2/2012 dan Pasal 68 PP 19/2021 memerintahkan penilaian dilakukan bidang per bidang tanah. Artinya bukan “harga tanah di daerah sini sekian per meter” yang dikalikan rata, melainkan taksiran atas enam komponen pada bidang yang bersangkutan.
| Komponen | Contoh pada sebuah kavling |
|---|---|
| Tanah | Luas menurut sertifikat dan surat ukur, bukan luas brosur |
| Ruang atas dan bawah tanah | Relevan bila ada bangunan bertingkat atau utilitas di bawahnya |
| Bangunan | Rumah, gardu, atau bangunan usaha yang berdiri di atas bidang |
| Tanaman | Pohon produktif, tanaman hias, dan tanaman keras yang ikut dibongkar |
| Benda berkaitan dengan tanah | Pagar permanen, sumur bor, saluran, dan instalasi listrik yang tertanam |
| Kerugian lain yang dapat dinilai | Biaya pindah, kehilangan usaha, dan kerugian yang bisa dihitung |
Dua konsekuensi praktis. Pertama, pekerjaan pematangan tidak otomatis masuk sebagai komponen tersendiri; urugan dan jalan bisa dinilai sebagai “benda yang berkaitan dengan tanah” atau “kerugian lain”, tergantung Penilai — jadi siapkan bukti biaya, bukan hanya klaim lisan. Kedua, nilai yang dipakai adalah nilai pada saat pengumuman Penlok (Pasal 34 ayat (1) UU 2/2012), sehingga negosiasi yang berlarut-larut tidak menaikkan angka dasar; yang bisa bergerak hanya bentuk ganti kerugian dan komponen yang berhasil Anda buktikan.
Untuk gambaran kasar, berikut aritmetika sederhana memakai harga daftar pricelist resmi AQUR. Angka ini bukan taksiran Penilai dan bukan penawaran; tujuannya hanya menunjukkan bahwa pada bidang kecil, potongan beberapa puluh meter persegi sudah bernilai puluhan juta rupiah.
| Bidang (harga pricelist) | Harga per m² | Nilai 30 m² | Sisa bidang |
|---|---|---|---|
| AQUR 3 A1+ — 100 m² · Rp105.000.000 | Rp1.050.000 | ± Rp31.500.000 | 70 m² |
| AQUR Spesial — 105 m² · Rp220.500.000 | Rp2.100.000 | ± Rp63.000.000 | 75 m² |
| AQUR 8 — 96 m² · Rp240.000.000 | Rp2.500.000 | ± Rp75.000.000 | 66 m² |
Perhatikan kolom terakhir: pada ketiga contoh, sisa bidang jatuh di bawah 100 m². Itu membawa kita ke aturan yang paling sering dilewatkan pemilik kavling.
Bidang sisa di bawah 100 m² bisa diminta diganti utuh
Pasal 35 UU 2/2012 memberi hak yang jarang diketahui: bila bidang tanah yang terkena pengadaan menyisakan bagian yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai peruntukan dan penggunaannya, pemilik dapat meminta penggantian secara utuh atas seluruh bidangnya — bukan hanya bagian yang terpotong.
Aturan pelaksananya ada di Pasal 70 PP 19/2021 dan cukup spesifik. Bidang sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 m² dan tidak dapat difungsikan dapat langsung diberikan ganti kerugian. Bidang sisa yang lebih dari 100 m² baru dapat diberikan ganti kerugian setelah ada kajian pelaksana pengadaan tanah bersama instansi yang memerlukan tanah dan tim teknis, dituangkan dalam berita acara hasil kajian tanah sisa.
Kavling kecil punya posisi kuat
Kavling 96–105 m² yang terpotong 20–30 meter hampir selalu menyisakan bidang di bawah 100 m². Secara aturan, itu justru alasan paling kuat untuk meminta penggantian utuh.
Ukur, jangan menebak
Sisa bidang dihitung dari luas menurut sertifikat dan surat ukur, bukan dari luas yang tertulis di brosur atau iklan. Selisih beberapa meter persegi bisa memindahkan Anda dari jalur “langsung” ke jalur “perlu kajian”.
Ajukan tertulis
Permintaan penggantian atas bidang sisa sebaiknya diajukan tertulis ke pelaksana pengadaan tanah, dengan lampiran surat ukur, foto kondisi sisa bidang, dan penjelasan kenapa sisa itu tidak bisa dipakai.
Kalau menolak apa yang sebenarnya terjadi
Ini bagian yang paling banyak menimbulkan kesalahpahaman. Menolak harga bukan berarti proyek berhenti, dan menolak tanpa prosedur justru bisa merugikan Anda sendiri.
| Sikap pemilik | Akibat hukum | Dasar |
|---|---|---|
| Menolak, tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam 14 hari kerja | Secara hukum dianggap menerima bentuk dan besaran ganti kerugian hasil musyawarah | Pasal 39 UU 2/2012 |
| Mengajukan keberatan ke pengadilan negeri | Pengadilan memutus ≤ 30 hari kerja; masih bisa kasasi ≤ 14 hari kerja, MA memutus ≤ 30 hari kerja | Pasal 38 UU 2/2012 |
| Tetap menolak setelah putusan berkekuatan hukum tetap | Ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri; hak atas tanah menjadi hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara | Pasal 42–43 UU 2/2012 |
Pasal 39 itulah yang harus dibaca dua kali. Bila Anda menolak di ruang musyawarah lalu pulang tanpa mengajukan keberatan dalam 14 hari kerja, undang-undang menganggap Anda setuju. Menolak secara lisan di grup, di depan kamera, atau di kantor desa tidak menghentikan tenggat itu.
Yang juga perlu dipahami: penitipan uang di pengadilan (sering disebut konsinyasi) bukan hukuman, melainkan mekanisme agar pembangunan bisa berjalan sementara sengketa nilai diselesaikan. Pasal 89 PP 19/2021 merinci kapan penitipan dilakukan, termasuk ketika pihak yang berhak menolak dan tidak mengajukan keberatan, ketika pemiliknya tidak diketahui, atau ketika objeknya sedang menjadi perkara, dipersengketakan, disita, atau dijaminkan di bank.
Uang, bentuk lain, dan pajaknya
Ganti kerugian tidak selalu berbentuk uang. Pasal 36 UU 2/2012 menyebut lima bentuk: uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak. Namun Pasal 77 ayat (1) PP 19/2021 tegas: dalam musyawarah, pelaksana mengutamakan bentuk uang. Kalau Anda memilih tanah pengganti, Pasal 79 ayat (7) memberi tenggat penyediaan paling lama 6 bulan sejak bentuk ganti kerugian ditetapkan — dan itu jangka waktu yang realistis untuk ditagih, bukan janji mulut.
Uang
Diutamakan
Dibayar dalam rupiah, bersamaan dengan pelepasan hak, paling lama 17 hari setelah validasi (Pasal 78 PP 19/2021). Ini bentuk yang paling mudah dipertanggungjawabkan.
Tanah pengganti
≤ 6 bulan
Disediakan instansi yang memerlukan tanah untuk dan atas nama pihak yang berhak. Minta spesifikasi lokasi, luas, dan status sertifikatnya tertulis sebelum menyetujui.
Permukiman kembali
Perlu kesepakatan
Cocok bila bidang yang diambil adalah tempat tinggal, bukan kavling kosong. Rincian biaya pindah sebaiknya masuk berita acara.
Saham / bentuk lain
Perlu kesepakatan
Bentuk lain hanya sah bila disetujui kedua belah pihak. Jangan menandatangani skema yang tidak menjelaskan cara valuasi dan cara keluarnya.
Soal pajak, ada keringanan yang cukup jelas. PP 34/2016 Pasal 2 ayat (1) huruf c menetapkan tarif 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Untuk pengalihan kepada pemerintah, nilai pengalihannya pun dihitung berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang (Pasal 2 ayat (2) huruf a). Selain itu Pasal 44 UU 2/2012 membuka insentif perpajakan lain, yang pelaksanaannya diatur pemerintah atau pemerintah daerah — jadi tanyakan ke kantor pajak, jangan mengandalkan hitungan pihak ketiga.
Jangan serahkan dokumen asli sebelum dana masuk
Pasal 41 ayat (2) UU 2/2012 mewajibkan penerima ganti kerugian melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan pada saat pemberian ganti kerugian. Karena ayat (3) menyatakan bukti itu menjadi satu-satunya alat bukti yang sah dan tidak dapat diganggu gugat, urutannya harus rapi: pastikan dana masuk rekening atau bukti penitipan di pengadilan sudah ada, baru sertifikat asli diserahkan. Bila tanah sedang dijaminkan, selesaikan roya lebih dulu dan sepakati siapa menanggung biayanya.
Cek rekening pengirim
Dana pengadaan tanah berasal dari instansi yang memerlukan tanah, bukan dari rekening pribadi seseorang yang mengaku petugas.
Simpan semua salinan
Berita acara inventarisasi, berita acara musyawarah, dan bukti pembayaran adalah dokumen yang akan Anda butuhkan bertahun-tahun kemudian.
Posisi pembeli yang sertifikatnya belum balik nama
Inilah bagian yang paling relevan bagi pembeli kavling, dan yang paling jarang dibahas. Pasal 1 angka 3 UU 2/2012 mendefinisikan pihak yang berhak sebagai pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Dalam praktik, yang diakui adalah nama yang tercatat pada sertifikat dan/atau yang menguasai fisik bidang secara nyata.
Artinya: bila Anda sudah mencicil sebuah kavling tetapi sertifikatnya masih berupa sertifikat induk atas nama perusahaan, pembayaran ganti kerugian mengalir ke pemegang hak yang tercatat — bukan langsung ke Anda. Anda punya hubungan hukum dengan penjual berdasarkan perjanjian, bukan dengan pemerintah berdasarkan pengadaan tanah. Ini bukan alasan untuk panik, tetapi alasan untuk tidak menunda balik nama setelah akta jual beli.
Selesaikan balik nama
Setelah AJB, urus peralihan hak sampai sertifikat atas nama Anda terbit. Selama masih induk, posisi Anda sebagai pembeli bergantung pada itikad penjual.
Simpan bukti penguasaan
Kuitansi, berita acara serah terima, foto patok, dan bukti pembayaran PBB membantu membuktikan penguasaan fisik bila terjadi sengketa.
Catat perjanjian bila memungkinkan
Perjanjian pengikatan yang tercatat pada data pertanahan lebih kuat daripada perjanjian bawah tangan yang hanya disimpan di lemari.
Periksa pengikatan di bank
Kalau sertifikat induk sedang dijaminkan, tanyakan bagaimana mekanisme roya bila bidang Anda terkena pengadaan tanah.
Bagi yang sedang mencari kavling, urutannya justru terbalik: periksa dulu apakah lokasi masuk rencana pengadaan, baru bayar tanda jadi. Baca juga panduan cek tata ruang sebelum membeli kavling dan proses pecahan SHM dan balik nama.
Sebelum bayar lima pemeriksaan yang bisa Anda lakukan sendiri
Cek pola ruang
Buka KLIK PR Bandar Lampung untuk wilayah kota atau GISTARU untuk wilayah kabupaten. Pola ruang tidak sama dengan rencana tol, tetapi menunjukkan peruntukan dan intensitas bangunan.
Cari jejak Penlok
Penlok diumumkan gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah (Pasal 26 UU 2/2012). Tanyakan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan kantor pertanahan setempat apakah ada penetapan lokasi yang mencakup bidang itu.
Cek status jalan tol
Lihat peta dan status ruas di Badan Pengatur Jalan Tol. Ruas yang masih tahap perencanaan berbeda risikonya dengan ruas yang sudah konstruksi.
Bandingkan luas dokumen
Cocokkan luas di brosur dengan luas di sertifikat dan surat ukur. Selisih luas adalah sumber sengketa paling umum, termasuk saat menghitung bidang sisa.
Minta klausul perlindungan
Dalam PPJB, minta klausul tertulis: bila bidang terkena pengadaan tanah sebelum balik nama, uang yang sudah dibayar dikembalikan dan biayanya ditanggung penjual. Tanpa klausul, Anda hanya punya moral, bukan hak.
Lima langkah ini tidak memakan biaya, tetapi menghindarkan Anda dari keputusan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Untuk memeriksa dokumen penjual dengan lebih teliti, lihat juga cara memilih developer kavling, cara membaca site plan, dan pemeriksaan patok batas tanah.
Di sisi AQUR yang bisa Anda verifikasi sendiri
Kami menulis ini bukan karena ada lahan AQUR yang terkena jalur tol, melainkan karena pertanyaan soal legalitas dan risiko lokasi sering muncul saat survei. Tiga hal yang bisa Anda periksa langsung di kantor kami: situs kavling dengan nomor blok pada site plan resmi, status sertifikat induk yang ditunjukkan apa adanya (SHM induk, konsumen menerima pecahan), serta lebar jalan lingkungan yang tertulis per lokasi — 7 meter di AQUR Spesial, 5,5 meter di AQUR 3, dan 5 meter di AQUR 8 dengan jalan utama 6 meter.
Untuk perbandingan lokasi dan skema pembayaran, mulai dari panduan kavling Lampung dan properti Bandar Lampung, lalu halaman lokasi AQUR Spesial, AQUR 3, dan AQUR 8. Angka DP dan tenor di halaman itu mengikuti pricelist resmi dan bisa berubah; konfirmasikan ulang sebelum akad.
Pertanyaan yang paling sering masuk
Apakah tanah kavling bisa kena jalan tol?
Bisa. Jalan tol termasuk kepentingan umum menurut Pasal 10 huruf b UU 2/2012, dan semua bidang di dalam penetapan lokasi — berapa pun luasnya — menjadi objek pengadaan tanah. Yang menentukan bukan luas bidang, tetapi apakah letaknya masuk Penlok.
Berapa lama prosesnya sampai uang diterima?
Bervariasi, tetapi batas waktu tiap tahap tertulis: pendataan awal 30 hari kerja, konsultasi publik 60 hari kerja (bisa ditambah 30 hari kerja bila ada keberatan), inventarisasi 30 hari kerja, penilaian 30 hari, musyawarah 30 hari kerja, validasi 5 hari, dan pembayaran 17 hari setelah validasi. Yang membuat proses panjang biasanya bukan tenggatnya, melainkan sengketa kepemilikan dan keterlambatan anggaran.
Apakah saya bisa menolak ganti untung?
Anda bisa mengajukan keberatan atas bentuk dan/atau besaran ke pengadilan negeri dalam 14 hari kerja setelah musyawarah (Pasal 38 UU 2/2012). Yang tidak bisa dilakukan adalah menolak lalu diam: setelah 14 hari kerja tanpa keberatan, Anda dianggap menerima (Pasal 39). Proyek tetap berjalan; bila tetap menolak setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri dan hak atas tanah menjadi hapus (Pasal 42–43).
Bagaimana cara menghitung ganti untung yang wajar?
Penilai menghitung bidang per bidang atas enam komponen: tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 33 UU 2/2012). Karena itu, siapkan bukti tertulis untuk setiap komponen — surat ukur, foto bangunan, nota pembuatan pagar dan sumur, serta bukti biaya pindah. Klaim tanpa bukti sulit dinilai.
Apakah harga pasar saat ini yang dipakai?
Tidak. Nilai ganti kerugian adalah nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi (Pasal 34 ayat (1) UU 2/2012), dengan mempertimbangkan masa tunggu pembayaran. Karena itu, kenaikan harga tanah setelah Penlok tidak otomatis menaikkan nilai, dan penundaan yang panjang justru bisa merugikan pemilik.
Kalau hanya sebagian kecil kavling yang terkena?
Ini justru posisi yang menguntungkan. Pasal 35 UU 2/2012 memberi hak meminta penggantian utuh bila sisa bidang tidak lagi dapat difungsikan, dan Pasal 70 PP 19/2021 menyebut bidang sisa tidak lebih dari 100 m² dapat langsung diberi ganti kerugian, sedangkan sisa di atas 100 m² perlu kajian dan berita acara. Kavling 96–105 m² yang terpotong hampir selalu menyisakan bidang di bawah 100 m².
Apakah ganti kerugian kena pajak?
Untuk pengalihan hak kepada pemerintah, BUMN, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, PP 34/2016 Pasal 2 ayat (1) huruf c menetapkan tarif PPh final 0%. Pasal 44 UU 2/2012 juga membuka insentif perpajakan lain, tetapi pelaksanaannya diatur pemerintah dan pemerintah daerah — konfirmasikan ke kantor pajak setempat.
Bagaimana kalau sertifikat masih induk atas nama developer?
Pihak yang berhak menurut Pasal 1 angka 3 UU 2/2012 adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah, dan dalam praktik yang diakui adalah nama pada sertifikat. Pembeli yang baru memegang PPJB punya hubungan hukum dengan penjual, bukan dengan pemerintah. Karena itu, balik nama setelah AJB bukan formalitas — itu yang menentukan siapa yang berdiri sebagai pemilik.
Kesimpulan
Tanah kena tol bukan kejadian yang bisa ditolak dengan tidak menandatangani apa pun. Yang bisa Anda kendalikan ada empat: memastikan apakah bidang benar-benar masuk Penlok, menyiapkan bukti untuk setiap komponen yang dinilai, memakai hak atas bidang sisa bila potongannya menyisakan tanah yang tidak layak pakai, dan mengajukan keberatan dalam 14 hari kerja bila angkanya tidak wajar. Bagi pembeli, satu langkah kecil mencegah masalah besar: selesaikan balik nama, jangan berhenti di PPJB.
Sumber acuan: UU No. 2 Tahun 2012 (Pasal 1, 10, 13, 16–29, 33–44), PP No. 19 Tahun 2021 (Pasal 68, 70, 76–79, 89), dan PP No. 34 Tahun 2016 (Pasal 2). Pembahasan cara Penilai menghitung ganti kerugian bisa dibaca di artikel Opini Kemenkeu. Harga pada tabel ilustrasi diambil dari pricelist resmi AQUR (AQUR 3, AQUR Spesial, AQUR 8) dan bukan taksiran Penilai.
Mau memeriksa lokasi kavling sebelum bayar?
Tim marketing AQUR bisa menunjukkan site plan bernomor, status sertifikat, dan lebar jalan tiap lokasi — tanpa biaya dan tanpa janji angka. Kalau dokumennya tidak ada, kami katakan tidak ada.
📍 Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Bandar Lampung (Senin–Sabtu)