Sewa Tanah Kavling: Perjanjian, Pajak 10%, dan Risiko yang Sering Terlewat

← Semua Artikel / Sewa Tanah Kavling: Perjanjian, Pajak 10%, dan Risiko yang Sering Terlewat

🏷️ KAVLING KOSONG BISA DISEWAKAN — PAJAK 10% & PERJANJIAN YANG MENGIKAT
AQUR Property — Panduan Pemilik Kavling

Sewa Tanah Kavling: Perjanjian, Pajak 10%, dan Risiko yang Sering Terlewat

Kavling kosong bisa menghasilkan uang sebelum dibangun. Tapi sewa tanah bukan jual beli: penyewa hanya dapat kenikmatan selama jangka waktu, dan satu klausul yang lupa ditulis bisa membuat tanah Anda sulit dijual atau sulit dipakai sendiri.

📜 Pasal 1548 & 1576 KUHPerdata🧾 PPh final 10% (PP 34/2017)⚠️ Bangunan ikut tanah (Pasal 571)

Peluang Apa yang bisa disewakan dari kavling kosong?

Kavling yang belum dibangun sering dianggap aset mati: hanya menunggu harga naik. Padahal selama menunggu, bidang tanah bisa disewakan untuk pemakaian yang tidak permanen. Nilainya tidak sebesar menyewakan rumah atau ruko, tetapi cukup untuk menutup PBB, biaya perawatan, dan ongkos pagar — tiga pos yang tetap keluar setiap tahun meski tanahnya menganggur.

🅿️

Lahan parkir

Paling mudah ditemukan: kavling dekat pasar, sekolah, masjid, atau jalan utama. Cukup perataan, batas, dan pengawasan.

🪧

Papan reklame

Penyewa umumnya perusahaan media luar ruang. Yang disewa hanya sebagian kecil bidang, tetapi jangka waktunya panjang dan perlu izin reklame.

🏪

Kios atau bengkel sementara

Penyewa membangun sendiri bangunan ringan. Di sinilah klausul status bangunan di akhir sewa paling menentukan.

📦

Gudang material & basecamp

Cocok untuk kavling dengan jalan lebar yang bisa dilewati truk. Nilainya lebih tinggi bila bidangnya rata dan kering.

🌱

Lahan tanam sementara

Hidroponik, pembibitan, atau tanaman musiman. Sewanya kecil, tetapi tanah tetap terpakai dan terpelihara.

📡

Menara telekomunikasi mikro

Perusahaan telekomunikasi menyewa bidang kecil untuk jangka panjang. Perlu kajian teknis dan izin — jangan menjanjikan apa pun sebelum ada surat minat.

Lahan parkir dan gudang tidak butuh bangunan permanen, sedangkan kios dan bengkel hampir selalu menghasilkan bangunan. Yang sering dilupakan: peruntukan usaha penyewa harus cocok dengan tata ruang setempat. Kalau zonanya bukan untuk kegiatan usaha, izin penyewa bisa ditolak dan sewanya berhenti di tengah jalan — cara memeriksanya ada di cek tata ruang tanah sebelum beli kavling.

Dasar hukum Sewa bukan jual beli: empat pasal yang menentukan nasib tanah Anda

KUHPerdata Pasal 1548 menyebut sewa menyewa sebagai persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga. Kata kuncinya dua: kenikmatan dan selama waktu tertentu. Tidak ada hak milik yang berpindah, tidak ada sertifikat yang berubah nama — penyewa memakai, pemilik tetap pemegang hak.

Empat pasal yang paling sering jadi masalah

Semuanya ada di Buku Ketiga KUHPerdata dan masih berlaku untuk sewa tanah. Baca ini sebelum tanda tangan.

1

Pasal 1550–1551

Pemilik wajib menyerahkan barang dalam keadaan terpelihara dan melakukan pembetulan yang perlu selama masa sewa, kecuali pembentukan yang menjadi kewajiban penyewa. Kalau akses jalan rusak parah, itu urusan pemilik — kecuali diperjanjikan lain.

2

Pasal 1576

Kavling yang dijual di tengah masa sewa tidak memutus sewa yang sudah ada, kecuali hal itu sudah diperjanjikan saat menyewakan. Pembeli baru wajib menghormati sisa masa sewa.

3

Pasal 1579

Pemilik tidak bisa menghentikan sewa hanya karena ingin memakai sendiri tanahnya, kecuali sudah diperjanjikan sebaliknya. Kalau Anda berencana membangun dua tahun lagi, tulis sekarang.

4

Pasal 1587

Penyewa yang tetap menguasai tanah setelah masa sewa habis dan tidak dilawan dianggap melanjutkan sewa dengan syarat yang sama. Ini pintu masuk sengketa yang paling umum.

Konsekuensi Pasal 1576 menyangkut nilai jual: kavling yang masih tersewa dua tahun lagi akan ditawar lebih rendah atau ditunda pembeliannya, karena pembeli menerima tanah yang belum bisa dipakai. Bagi pembeli, kavling tersewa justru bisa jadi pemasukan berjalan sejak hari pertama. Sudut penjualnya ada di cara menjual kavling lagi.

Siapa berhak Yang boleh menyewakan adalah nama di sertifikat — bukan pembeli PPJB

Pasal 571 KUHPerdata menyebut hak milik atas sebidang tanah meliputi segala sesuatu yang ada di atasnya dan di dalam tanah itu. Yang bisa memberikan kenikmatan atas tanah karena itu adalah pemegang haknya: nama yang tercantum di sertifikat, atau pihak yang mendapat kuasa tertulis darinya. Bukan pembeli yang baru menandatangani PPJB.

Ini titik paling rawan bagi pembeli kavling yang masih mengangsur. Selama sertifikat masih berupa SHM induk atas nama perusahaan dan nama Anda baru masuk lewat AJB setelah lunas, Anda belum pemegang hak. Menyewakan pada tahap itu tanpa persetujuan pemegang hak bisa dipersoalkan.

Tahap kepemilikan Boleh menyewakan? Yang harus ada
Sertifikat sudah pecah, nama Anda Ya Sertifikat + perjanjian sewa tertulis
Lunas, sertifikat masih induk (menunggu pecah) Dengan izin tertulis pemegang hak Surat persetujuan + salinan sertifikat induk
Masih PPJB / angsuran berjalan Jangan tanpa persetujuan pengembang Persetujuan tertulis + klausul PPJB dibaca dulu
Kavling dibeli patungan Butuh persetujuan semua pemilik Perjanjian pemilik bersama + surat kuasa menandatangani

Untuk baris ketiga, yang menentukan bukan ingatan Anda saat akad, tapi isi dokumennya: PPJB biasanya memuat larangan mengalihkan atau menyewakan sebelum pelunasan. Isi dan cara membacanya di PPJB kavling; untuk kavling yang dibeli bersama lihat beli kavling patungan.

Data resmi tiga lokasi AQUR yang dipakai di artikel ini

📐AQUR Spesial (Perumnas Way Kandis) — 105 m², jalan kavling 7 m, legalitas SHM Induk
📐AQUR 3 (Bandar Agung, Jati Agung) — 90–114 m², jalan kavling 5,5 m, legalitas SHM Induk
📐AQUR 8 (Gunung Terang, Langkapura) — 96 m², jalan kavling 5 m + jalan utama 6 m, SHM Induk
📜Ketiganya menyebut konsumen menerima pecahan SHM — nama pembeli masuk setelah lunas & pecah sertifikat

Perjanjian Sepuluh klausul yang jangan dilewat di perjanjian sewa tanah

Perjanjian sewa tanah sah cukup dengan kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata), tidak wajib akta notaris. Tetapi untuk sewa lebih dari satu tahun, nilai besar, atau penyewa badan usaha, akta notaris sangat disarankan karena kekuatan pembuktiannya berbeda saat sengketa. Kesepuluh poin berikut yang paling sering hilang dari contoh perjanjian di internet.

1

Para pihak & dasar kepemilikan

Nama lengkap, NIK/NPWP, alamat; untuk badan usaha tulis nama PT dan pengurus yang menandatangani. Sebutkan nomor sertifikat dan atas nama siapa.

2

Objek sewa yang pasti

Luas, nomor SHM, alamat, dan batas bidang empat arah. Tanpa batas tertulis, sengketa pertama selalu soal “seberapa luas yang disewa”.

3

Peruntukan: yang boleh & dilarang

Sebutkan pemakaian yang diizinkan dan larangan tegas: bangunan permanen, penimbunan, atau kegiatan berizin.

4

Jangka waktu & perpanjangan

Tanggal mulai dan berakhir. Kalau ada opsi perpanjangan, tulis harga perpanjangannya sekarang — bukan “akan dibicarakan”.

5

Harga sewa & cara bayar

Nominal, periode (bulan/tahun), tanggal jatuh tempo, rekening tujuan, dan konsekuensi keterlambatan.

6

Deposit atau jaminan

Uang jaminan, apa yang boleh dipotong, dan kapan dikembalikan setelah serah terima balik.

7

Pajak & biaya

Siapa menanggung PPh final, PBB, listrik, air, dan kebersihan. Untuk penyewa badan, tulis apakah angka sewa sudah termasuk PPh.

8

Bangunan di atas tanah

Milik siapa, wajib dibongkar atau diserahkan, batas waktunya, dan siapa menanggung biaya pembongkaran.

9

Larangan memindahtangankan

Penyewa tidak boleh menyewakan ulang, meminjamkan, atau menjaminkan hak sewanya tanpa izin tertulis pemilik.

10

Pengakhiran & sengketa

Sebab pengakhiran, denda, kewajiban mengosongkan, domisili hukum, dan jalur sengketa (musyawarah, lalu pengadilan).

Untuk dokumen bernilai lebih dari Rp5 juta, kenakan bea meterai sesuai UU 10/2020 — biayanya kecil, tetapi dokumen tanpa meterai sering dipersoalkan lawan saat pembuktian.

Tiga kalimat yang wajib ada, apa pun bentuk perjanjiannya

Kalau perjanjian Anda hanya satu halaman (boleh, untuk sewa pendek), pastikan tiga hal ini tertulis jelas:

↩

Kewajiban mengosongkan

“Penyewa wajib mengosongkan objek sewa selambat-lambatnya 7 hari setelah berakhirnya jangka waktu, tanpa perlu pemberitahuan.” Ini penangkal Pasal 1587.

🏚️

Status bangunan

“Bangunan yang didirikan penyewa wajib dibongkar atas biaya penyewa, kecuali disepakati dialihkan kepada pemilik tanpa kompensasi.”

💰

Perpajakan

“PPh final 10% atas sewa ditanggung/dipotong sesuai PP 34/2017.” Tanpa ini, perdebatan soal 10% muncul di pembayaran pertama.

Pajak PPh final 10%: dari angka apa dihitung dan siapa yang menyetor

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan — termasuk tanah kosong — dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan PP 34/2017 Pasal 2 ayat (1). Tarifnya 10% dari jumlah bruto nilai persewaan (Pasal 4 ayat (1)). Final berarti tidak digabung lagi dengan penghasilan lain, cukup dilaporkan di SPT Tahunan.

Kata “bruto” sering salah dipahami. Pasal 4 ayat (2) menjelaskannya sebagai semua jumlah yang dibayarkan atau diakui sebagai utang oleh penyewa, termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas, dan biaya layanan. Jadi PBB, komisi perantara, dan biaya perbaikan tidak mengurangi dasar pengenaan pajak.

Penyewa Siapa yang menyetor Bukti yang Anda pegang
Badan usaha / pemotong pajak Penyewa memotong 10% dan menyetorkan (Pasal 3 ayat 1) Bukti potong; Anda menerima 90%
Orang pribadi / bukan pemotong Anda membayar sendiri (Pasal 3 ayat 3) Bukti setor (NTPN) + catat di SPT Tahunan
Pemilik badan usaha & PKP PPh 10% tetap, ditambah PPN Bukti potong + faktur pajak

Contoh: kavling disewakan Rp12.000.000 per tahun untuk lahan parkir. PPh final 10% = Rp1.200.000, sehingga yang Anda terima bersih Rp10.800.000. Kalau penyewanya perusahaan, mereka memotong dan menyetorkannya — simpan bukti potongnya. Kalau perorangan, tanggung jawab setor ada di Anda.

Bila pemiliknya pengusaha kena pajak, sewa tanah dan/atau bangunan juga objek PPN dengan tarif efektif 11% (PMK 131/2024). Bagi pemilik perorangan yang menyewakan satu kavling, kewajiban ini umumnya tidak muncul — tetapi kalau penyewa meminta faktur pajak, berarti Anda dianggap PKP.

Dua pajak yang TIDAK berlaku saat menyewakan

Sering tertukar karena sama-sama muncul di transaksi tanah:

🚫

BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan hanya terutang saat ada perolehan hak — jual beli, waris, hibah, tukar-menukar. Sewa bukan perolehan hak, jadi tidak ada BPHTB.

🚫

PPh final 2,5% penjual

Itu pajak saat tanah dijual, bukan disewakan. Kalau nanti kavlingnya benar-benar dijual, baru PPh 2,5% × harga jual berlaku.

PBB-nya sendiri tetap kena setiap tahun meski kavling tidak menghasilkan apa pun. Rincian komponen dan cara mengecek NJOP ada di pajak tanah kosong: PBB kavling & biaya tahunan.

Hitungan Berapa sewa yang masuk akal? Hitung yield dulu

Cara paling jujur menilai sewa kavling adalah membandingkannya dengan harga tanahnya sendiri: yield = sewa bersih setahun ÷ harga kavling × 100%. Sewa bersih artinya setelah dikurangi PPh 10%, PBB, dan biaya perawatan.

Tabel berikut memakai harga daftar resmi pricelist AQUR, bukan perkiraan: AQUR 3 Rp1.050.000/m², AQUR Spesial Rp2.100.000/m², dan AQUR 8 Rp2.500.000/m². Kolom sewa adalah hasil hitung matematis dari harga itu, dibaca sebagai “sewa tahunan yang harus didapat agar yield-nya sekian” — bukan tarif pasar.

Kavling (harga daftar) Sewa/thn 5% Sewa/thn 7% Sewa/thn 10%
AQUR 3 A1+ — 100 m² · Rp105.000.000 Rp5.250.000 Rp7.350.000 Rp10.500.000
AQUR Spesial — 105 m² · Rp220.500.000 Rp11.025.000 Rp15.435.000 Rp22.050.000
AQUR 8 — 96 m² · Rp240.000.000 Rp12.000.000 Rp16.800.000 Rp24.000.000

Lihat skalanya: untuk kavling 100 m² seharga Rp105 juta, yield 5% menuntut sewa Rp5,25 juta setahun — sekitar Rp437 ribu per bulan untuk tanah kosong tanpa bangunan. Di lokasi yang lebih mahal, tuntutannya jauh lebih besar lagi. Itu sebabnya sewa kavling kosong hampir tidak pernah menandingi yield properti sewa jadi.

Kesimpulan praktisnya bukan “jangan disewakan”, tetapi “ketahui fungsinya”: menutup PBB dan perawatan, mencegah tanah telantar, menjaga bidang tetap terpakai. Kalau tujuan Anda pendapatan rutin, pembandingnya kos-kosan (investasi kos-kosan dekat kampus) atau ruko, dengan modal bangunan yang jauh lebih besar.

Survei harga sewa lokal dalam satu jam

Jangan memakai angka nasional dari internet — tarif sewa tanah sangat lokal.

1

Tanya pemilik lahan parkir sekitar

Berapa per bulan, berapa petak, dan apakah penyewa membayar tahunan di muka.

2

Cek iklan tanah disewakan

Lihat 5–10 iklan di kecamatan yang sama, catat luas dan harga, ubah ke rupiah per m² per tahun.

3

Bandingkan dengan tetangga yang sudah menyewa

Satu bidang yang benar-benar tersewa lebih meyakinkan daripada sepuluh iklan.

Risiko Tujuh risiko yang paling sering kejadian

Sebagian besar sengketa sewa tanah bukan karena penyewa jahat, melainkan karena perjanjiannya tidak lengkap. Tujuh hal berikut diurutkan dari yang paling mahal akibatnya.

🏗️

Bangunan permanen di atas tanah

Pasal 571 membuat bangunan mengikuti tanah. Tanpa klausul, penyewa bisa menuntut ganti rugi saat diminta bongkar. Tulis status bangunan dan siapa menanggung biaya pembongkaran.

🚪

Penyewa tidak mau keluar

Pasal 1587 menganggap sewa berlanjut bila pemilik tidak melawan. Penangkalnya: klausul tenggat pengosongan, plus surat pemberitahuan resmi sebelum masa sewa berakhir.

🏷️

Kavling dijual di tengah sewa

Pasal 1576: pembeli terikat sisa masa sewa. Kalau berencana menjual cepat, tulis sejak awal bahwa sewa berakhir bila tanah dijual — dengan kompensasi yang wajar.

🔁

Sewa dipindahtangankan

Penyewa menyerahkan lahan ke pihak lain tanpa izin. Wajib ada larangan sub-sewa, dan pemilik berhak memeriksa siapa yang memakai lahan.

💸

Gagal bayar & pajak tak disetor

Penyewa perorangan yang berhenti membayar sekaligus tidak menyetor PPh membuat Anda menanggung dua-duanya. Minta bayaran tahunan di muka atau deposit.

⏳

Jangka waktu terlalu panjang

Sewa 10–20 tahun mengunci harga hari ini, sementara Pasal 1579 melarang pemilik menghentikannya karena ingin memakai sendiri. Batasi 1–5 tahun dengan opsi perpanjangan.

🌳

Tanah telantar & penguasaan fisik

Tanah yang tidak dirawat sulit diperiksa calon pembeli. Perawatan ringan adalah kewajiban penyewa (Pasal 1583) — tulis batasnya. Soal penguasaan fisik di cara menjaga kavling kosong.

Langkah Alur praktis menyewakan kavling, dalam urutan yang benar

Urutannya penting: banyak orang mulai dari mencari penyewa, padahal yang harus dipastikan lebih dulu adalah apakah ia berhak menyewakan dan sejauh mana tanahnya boleh dipakai.

1

Pastikan status & batas bidang

Nomor sertifikat, luas, dan batas empat arah. Kalau patok hilang atau bergeser, urus dulu — penyewa teliti akan menolak tanda tangan tanpa batas jelas.

2

Baca PPJB dan minta izin tertulis

Kalau sertifikat masih induk atau angsuran belum lunas, persetujuan pemegang hak adalah syarat pertama, bukan formalitas.

3

Tentukan peruntukan & larangan

Parkir, gudang, kios, atau billboard. Peruntukan menentukan nilai sewa, kebutuhan izin, dan risiko bangunan.

4

Survei harga sewa lokal

Tiga pembanding cukup: satu lahan parkir, dua iklan sekitar. Kunci angkanya dalam rupiah per m² per tahun.

5

Susun perjanjian

Pakai sepuluh klausul di atas. Untuk sewa lebih dari setahun, akta notaris layak dibayar.

6

Serah terima dengan berita acara

Foto kondisi tanah, akses, dan patok dari empat arah, plus angka meter listrik/air. Inilah yang menyelamatkan Anda saat sewa berakhir.

7

Setor pajak & tandai tanggal berakhir

Simpan bukti potong atau bukti setor PPh. Pasang pengingat 60 hari sebelum masa sewa habis untuk mengirim pemberitahuan.

Untuk pembeli AQUR Kalau kavlingnya dibeli di AQUR, apa yang perlu dicek

Materi resmi AQUR — flyer, pricelist, dan halaman lokasi — mengatur luas, harga, DP, tenor, dan legalitas; tidak memuat ketentuan sewa menyewa. Jadi jangan menyimpulkan kavling bebas disewakan sejak PPJB: tanyakan tertulis ke marketing, minta persetujuan bila sertifikat masih induk, dan baru menyewakan atas nama sendiri setelah sertifikat pecah dan lunas.

Yang bisa Anda sampaikan ke calon penyewa sejak sekarang adalah fakta teknis lokasi: kavling siap bangun, jaringan listrik tersedia di AQUR Spesial dan AQUR 8, serta lebar jalan — 7 meter di AQUR Spesial, 5,5 meter di AQUR 3, dan 5 meter dengan jalan utama 6 meter di AQUR 8. Untuk gudang material, lebar jalan ini yang pertama ditanya.

Kalau nanti dijual, pajaknya berbeda: BPHTB untuk pembeli, PPh final 2,5% untuk penjual, ditambah PPAT dan balik nama. Gambaran semua lokasi ada di panduan kavling Lampung & properti Bandar Lampung, dan konteks harganya di faktor harga kavling.

Pertanyaan umum Sewa tanah kavling: yang paling sering ditanyakan

Apakah sewa tanah kavling kena pajak?

Ya. Persewaan tanah dan/atau bangunan, termasuk tanah kosong, dikenai PPh final 10% dari jumlah bruto nilai sewa (PP 34/2017 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 1). Final berarti tidak dihitung ulang dengan tarif progresif, tetapi tetap dilaporkan di SPT Tahunan.

Kalau penyewanya orang pribadi, siapa yang menyetor pajaknya?

Anda sebagai pemilik. Pasal 3 ayat (3) PP 34/2017 menyebut bila penyewa bukan pemotong pajak, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menerima penghasilan.

Apakah perjanjian sewa tanah wajib akta notaris?

Tidak wajib. Perjanjian sah bila memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun untuk sewa lebih dari satu tahun atau penyewa badan usaha, akta notaris sangat disarankan.

Bolehkah menyewakan kavling yang belum lunas atau sertifikatnya masih induk?

Hanya dengan izin tertulis pemegang hak. Selama sertifikat masih SHM induk atas nama perusahaan dan pembeli baru di tahap PPJB, pembeli belum pemegang hak. Minta persetujuan tertulis dan baca klausul PPJB dulu.

Bagaimana kalau kavling dijual saat masih ada penyewa?

Sewa tidak otomatis berakhir. Pasal 1576 KUHPerdata menyebut sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputus dengan dijualnya barang yang disewakan, kecuali sudah diperjanjikan saat menyewakan. Pembeli baru harus menghormati sisa jangka waktu.

Penyewa tidak mau keluar setelah masa sewa habis?

Kirim pemberitahuan tertulis sebelum masa sewa berakhir dan catat tanggalnya. Pasal 1587 menganggap sewa berlanjut bila pemilik tidak melawan; karena itu klausul tenggat pengosongan dan denda sangat penting. Untuk sengketa membandel, jalurnya somasi lalu gugatan.

Bangunan yang didirikan penyewa jadi milik siapa?

Tergantung perjanjiannya. Pasal 571 menyebut hak atas tanah meliputi apa yang ada di atasnya, tetapi perjanjian bisa mengatur lain: wajib dibongkar, diserahkan tanpa kompensasi, atau dibeli pemilik. Tanpa klausul, posisi pemilik kuat namun rawan tuntutan ganti rugi.

Berapa lama jangka waktu sewa tanah yang wajar?

Tidak ada batas angka dalam KUHPerdata untuk tanah milik pribadi. Praktiknya, sewa tanah kosong untuk parkir atau gudang 1–3 tahun, sedangkan billboard dan menara telekomunikasi jauh lebih panjang. Makin panjang, makin penting akta notaris dan klausul perpanjangan.

Kesimpulan

Menyewakan kavling kosong masuk akal sebagai cara menutup biaya kepemilikan, bukan sumber pendapatan utama. Yang menentukan aman atau tidaknya bukan besar kecilnya sewa, melainkan status kepemilikan Anda (nama di sertifikat, bukan sekadar PPJB), kelengkapan perjanjian (status bangunan, kewajiban mengosongkan, pajak), dan kesadaran bahwa sewa ikut mengikat siapa pun yang membeli tanah itu nanti.

Sumber acuan: KUHPerdata Pasal 1548, 1550–1551, 1576, 1579, 1583, 1587, dan 571 (teks lengkap) · PP 34/2017 tentang PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan (salinan PDF, ringkasan di pajak.go.id) · PMK 131/2024 soal tarif PPN efektif 11% (penjelasan DJP) · UU 10/2020 tentang Bea Meterai · harga, luas, lebar jalan, dan status legalitas dari halaman lokasi & pricelist resmi AQUR. Tarif sewa pasar sengaja tidak dicantumkan karena berbeda antar lokasi.

Mau kavling yang siap dibangun?

Tim AQUR Property membantu Anda memilih kavling siap bangun bersertifikat di Bandar Lampung dan Lampung Selatan — lengkap dengan pricelist resmi, site plan bernomor, dan penjelasan status legalitasnya.

Chat WhatsApp Sekarang

📱 WA: 0857-6816-8380 · 📸 Instagram: @aqurpropertyofficial
📍 Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Bandar Lampung (Senin–Sabtu)
AQUR Property — “Investasi Cerdas, Untuk Masa Depan”. Developer & pemasaran properti di Bandar Lampung yang menyediakan kavling siap bangun bersertifikat SHM. Harga, ketersediaan unit, dan skema pembayaran dapat berubah — konfirmasi via WhatsApp marketing 0857-6816-8380.
Scroll to Top